JAKARTA - Mendapatkan kritik publik, Fraksi PPP juga mencegah anggotanya mengikuti kunjungan kerja (kunker) Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR ke BelandaMustafa Assegaf yang sudah terdaftar sebagai anggota dalam kunker itu ditarik
BACA JUGA: PKS Kritik Balik PPP
Akibatnya, rombongan yang berada di Belanda pada 15?19 November itu semakin ciut
BACA JUGA: Konfederasi Gerindra Dinilai Masih Lemah
Yakni, Eva Kusuma Sundari (PDIP), MBACA JUGA: Kubu DL Sitorus Belum Menyerah
Anggota fraksi lain sejak awal memilih mundur dari kunjungan itu.Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin menjelaskan, Fraksi PPP di DPR maupun MPR tidak akan mengikuti kunker yang tersisa pada 2010"Saya sudah meminta sekretaris fraksi (MRomahurmuziy, Red) membatalkan keberangkatan Pak Mustafa Assegaf," kata Lukman di Jakarta kemarin (9/11).
"Bagaimanapun, kita harus punya kepekaan atau sensitivitas sosialDi tengah banyaknya musibah dan bencana, untuk sementara, setidaknya sampai akhir 2010, segala macam kunker harus betul-betul dibatasi," ujar Lukman yang juga wakil ketua MPR itu.
Meskipun Mustafa tidak diizinkan berangkat, Lukman menyampaikan bahwa anggota rombongan BAKN yang lain tetap bisa terus jalanMenurut dia, jumlah anggota rombongan yang semakin kecil justru akan positif"Cukup 1-3 orang, tidak harus berjumlah banyakKesannya tidak mencolokSementara itu, hubungan baik kedua negara (Indonesia?Belanda, Red) masih terjaga," tegasnya.
Dikonfirmasi secara terpisah, Sekretaris FPPP MRomahurmuziy membenarkan bahwa Mustafa telah membatalkan rencana keberangkatan ke Belanda dengan rombongan BAKN itu"Saya sudah berkomunikasi langsungDia (Mustafa, Red) akan menaati perintah DPP," tutur Romi, sapaan MRomahurmuziy.
Menurut dia, itu merupakan bentuk empati kepada rakyat yang kini ditimpa bencanaRomi kembali menegaskan bahwa PPP mengusulkan dana kunker ke luar negeri dipindahkan sebagai tambahan cadangan risiko fiskal untuk bencana.
Saat ini jumlahnya Rp 4 triliunTapi, sudah banyak yang tersedot untuk penanganan bencana sebelumnya, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencanaSementara itu, anggaran Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) untuk 2010 hanya Rp 662 miliar"Kami berharap, dari pengalihan itu ada sedikit penambahan dana cadangan bencana di APBN," papar RomiPertimbangan lain pembatalan keberangkatan Mustafa, imbuh dia, banyak anggota PPP yang mesti berkoordinasi di lapangan untuk penyaluran bantuan, baik di Sumbar, Papua Barat, maupun Jawa Tengah.
Anggaran kunker BAKN itu tidak berasal dari APBN, melainkan hibah Asian Development Bank (ADB)Dana tersebut bersumber dari pemerintah BelandaBersama para wakil dari BPK, Bappenas, dan Kemendagri, mereka akan berada di Negeri Kincir Angin sampai 19 NovemberProgram bantuan ADB tersebut bertujuan mendorong pelaksanaan akuntabilitas keuangan negara(pri/c11)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pjs Bupati Konut Bela Penggugat
Redaktur : Tim Redaksi