PPP Tolak Pembubaran FPI

Namun, Desak Bubarkan Ahmadiyah

Sabtu, 19 Februari 2011 – 07:12 WIB
Salah satu dari ratusan massa dari Forum Umat Islam yang berdemo di depan kantor Komnas HAM, Jum'at (18 Februari 2011). FUI menuntut pembubaran Ahmadiyah dan mendesak Komnas HAM untuk tidak lagi membela Ahmadiyah. Foto : Arundono/JPNN

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan berbeda sikap dengan Presiden SBY tentang pembubaran ormas anarkisTerutama menyangkut keberadaan Front Pembela Islam (FPI), partai yang dipimpin Suryadharma Ali (menteri agama) itu menegaskan, ketidaksetujuannya atas desakan sejumlah pihak membubarkan ormas yang kerap dituding banyak berada dibelakang aksi kekerasan tersebut.

"FPI itu aset bangsa, aspirasi grass root," ujar Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar, saat memberikan keterangan pers, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (18/2)

BACA JUGA: FPI Ancam Duduki Istana

Posisi pemerintah, menurut dia, seharusnya memelihara dan terus melakukan pembinaan terhadap FPI


"Harus terus dibina, jangan malah dibinasakan," imbuh ketua DPP PPP tersebut

BACA JUGA: BKN Bisa Perintahkan BKD Cabut NIP

Sikap PPP tersebut disampaikan, menyusul perang pernyataan antara pemerintah dan pimpinan FPI di media, belakangan ini
Instruksi Presiden SBY untuk membubarkan ormas anarki ditanggapi dengan ancaman penggulingan pemerintahan jika instruksi terus dilanjutkan.

Hasrul mengangggap, pembubaran terhadap FPI oleh pemerintah justru akan membawa dampak tidak menguntungkan

BACA JUGA: Kejaksaan Anggap Seno Dijebak

"Kalau dimusuhi atau dibubarkan, pemerintah jadi tidak tenang bekerjanya," tandasnya.

Meski menolak pembubaran, pihaknya juga tetap meminta pada ormas yang gemar menggunakan simbol-simbol Islam Timur Tengah itu untuk tidak melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukumSebab, hal itu akan semakin menyudutkan posisi FPI untuk dicap ormas anarkis"Tapi yang penting, sikap-sikap kritisi FPI harus tetap didengar pemerintah, karena FPI sesunguhnya juga punya kesabaranDia juga pihak yang melaksanakan prinsip agamanya," tandasnya.

Namun, pandangan Hasrul terhadap FPI, bertolak belakang dengan sikap fraksinya terhadap AhmadiyahDia menyatakan, kalau PPP tegas meminta agar pemerintah segera membubarkan Ahmadiyah

"PPP secara resmi meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden, untuk membubarkan organisasi Ahmadiyah dan menyatakan aliran Ahmadiyah terlarang," tegasnyaMenurut dia, berdasarkan UU, Presiden memiliki kewenangan untuk membubarkan suatu organisasi yang dianggap telah melakukan penistaan terhadap agamaTermasuk, kewenangan untuk menyatakan suatu aliran itu merupakan aliran terlarang(dyn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejaksaan Setor Rp 4,5 T ke Dari Perkara Perdata


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler