JAKARTA — Ketua Umum Himpunan Kerukukan Tani Indonesia (HKTI), Prabowo Subianto menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menilai organisasi HKTI yang sah atau legalNamun Prabowo meyakini organisasi HKTI yang dipimpinnya yang paling legal atau sah karena disusun melalui mekanisme formal Musyawarah Nasional HKTI yang dihadiri oleh seluruh Ketua HKTI provinsi.
“Saya merasa paling legal, lewat mekanisme dan bukti-bukti ada,“ ujar Prabowo saat menyampaikan pokok-pokok pemikiran Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI dalam audiensi dengan Komisi IV DPR RI, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (17/2).
Menyikapi adanya HKTI lain dengan nama sama, Prabowo mengatakan dirinya terpaksa menempuh jalur hukum
BACA JUGA: Pengaturan PNS dapat Porsi di UU Pemda
Mantan Danjen Kopassus itu juga secara tegas menyatakan dirinya tak bisa melarang jika ada pihak lain yang tak berkenan dengan organisasi HKTI-nya, lalu membentuk organisasi HKTI baru.“Kalau ada yang tak berkenan, bentuk organisasi baru, saya tak bisa melarang
BACA JUGA: Susno Diingatkan Jangan Kabur
Biarlah jalur hukum secara legal menentukan keabsahannya,“ ujar Prabowo didampingi Sekjen HKTI Fadli Zon.Prabowo mengatakan setelah 30 tahun berdiri, HKTI sekarang telah menunjukkan perubahan dalam kinerja dan prestasi
Menurut Prabowo, kekhawatiran adanya politisasi dalam tubuh organisasi HKTI merupakan hal yang wajar
BACA JUGA: Nuh Anggap Temuan BPK Rp2,3 T Angka Kecil
Prabowo menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menilai politisasi yang merupakan dinamika dalam sebuah organisasi.“Jangankan petani, sepakbola pun dipolitisasiItu biasa dan dinamika organisasiBiarlah rakyat yang menilai, yang penting kita bekerja dan berjuang untuk petani saja,“ tegasnya.
Diungkapkan Prabowo, meski dirinya berasal dari latarbelakang tentara, dirinya terjun ke HKTI karena melihat negara sedang dimiskinkan dan ditahan lajunya untuk merdeka dan mandiriBahkan saat ini negara sedang melakukan penzaliman terhadap UUD 1945 dengan dipaksanya pembangunan pusat perbelanjaan (mal) maupun hotel, tanpa dinikmati petani.
“Kalau bisa Indonesia ini pecah, dengan pemiskinan melalui faham neo-liberalSaya bukan anti barat, tapi kita harus membela rakyat dengan cara kita,“ tegasnya.
Menurut Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron (Fraksi Partai Demokrat), kedatangan Prabowo ke Komisi IV itu demi keseimbangan, karena HKTI Oesman Sapta sebelumnya juga sudah diundang audiensi dua pekan silam (7/2).
Herman menepis tudingan hadirnya HKTI Prabowo karena didukung anggota dewan dari Fraksi Partai GerindraSebab ketika HKTI Oesman Sapto audiensi dihadiri oleh para pendukungnya seperti Firman Soebagyo, Anton Sihombing, dan Siswono Yudho Husodo dari Fraksi Partai GolkarUniknya saat itu, tak satupun anggota FPD dan FPAN mengikuti acara audiensi(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hotma dan Gayus Dilaporkan ke KPK
Redaktur : Tim Redaksi