jpnn.com - JAKARTA - Prajurit TNI tetap bersikap netral pada pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan secara serentak pada tahun 2017. Apabila ada prajurit TNI yang tidak netral akan diambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
Demikian disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo usai membuka sosialisasi Tax Amnesty, di Mabes TNI, Cilangkap, Rabu (21/9).
BACA JUGA: Sengketa Internal Parpol Bikin Persiapan Pilkada Terancam
Panglima TNI bahkan meminta masyarakat untuk melaporkan jika ada prajurit TNI yang terindikasi tidak netral atau memihak pasangan calon tertentu. Namun laporannya harus disertai bukti yang kuat.
“Saya jamin tidak ada keberpihakan prajurit TNI pada Pilkada serentak dan jika ada yang tidak netral, agar dilaporkan,” ujar Jenderal Gatot sembari mengingatkan, "jangan membuat isu, karena informasi harus sesuai fakta yang jelas.”
BACA JUGA: Jokowi Minta Aturan Hutan Adat Disederhanakan
Dia berharap agar pesta demokrasi yang akan dilakukan harus dilaksanakan dengan gembira. “Karena ini pesta demokrasi, makanya mari kita gembira dalam menyambutnya, kemudian pahami visi dan misi calon Kepala Daerah yang dipilih, sesuai harapan masyarakat,” imbuhnya.
Rencananya Pilkada serentak akan dilaksanakan di 101 wilayah, yang terdiri dari 7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota.
BACA JUGA: Organisasi Advokat Laporkan KPK ke Mabes Polri dan Komnas HAM
“Laporan yang saya terima jelang pelaksanaan Pilkada serentak situasinya kondusif dan aman, mudah-mudahan sampai dengan selesai aman karena ini kan pesta demokrasi, kalau pesta demokrasi kan bersenang-senang bukan berkelahi,” ujar Jenderal Gatot.
Pada Pilkada serentak, TNI akan melakukan pengamanan jalannya pesta demokrasi sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang dimana TNI akan melakukan pengamanan berdasarkan permintaan dari Kepolisian.
“TNI akan memberikan bantuan dengan mem-BKO-kan pasukan kepada Kepolisian atas permintaan. Jadi, kalau kita diminta tetapi tidak mengerahkan berarti melanggar Undang-Undang,” tandas Gatot Nurmantyo.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang menyebutkan, tugas pokok TNI Ayat (1) dilakukan dengan (b) Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yaitu untuk membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... AAI Tak Mau Ada Advokat Instan
Redaktur : Tim Redaksi