"Menko Perekonomian Hatta Radjasa itu juga merangkap Ketua Komite Privatisasi BUMNDalam perspektif jabatannya, jelas Hatta Radjasa adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas obral saham PT Krakatau Steel
BACA JUGA: KPU Minsel Bantah Tudingan Suap
Permintaannya kepada Mustafa Abubakar agar menjelaskan kepada masyarakat soal obral saham, itu praktek 'cuci tangan' seolah-olah Hatta Radjasa tidak tahu," kata Pramono, di gedung Nusantara III, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (4/11).Mestinya, lanjut Pramono, Hatta jangan lempar tanggung jawab
BACA JUGA: Syamsul Arifin Mulai Seret Muspida Langkat
Sehingga tidak mungkin Menko Perekonomian tidak mengetahui dalam penentuan harga saham KS tersebut," ujar Pramono.Lebih jauh dia katakan, sikap pejabat pemerintah yang saling lempar tanggung-jawab dalam kasus penjualan saham KS ini semakin membuat masyarakat hilang kepercayaan pada pemerintah
Sementara anggota Komisi VI DPR juga dari Fraksi PDI-P, Sukur Nababan menjelaskan persetujuan penjualan saham PT Krakatau Steel (KS) dilakukan oleh DPR periode 2004-2009
BACA JUGA: Akil Klarifikasi Isu Suap di Sidang Pilkada
"Posisi DPR saat ini hanya bisa mengawasi penjualan saham PT KS itu, termasuk siapa pembelinya."Membatalkan sudah sangat terlambat, kita hanya melakukan pengawasan penjualan saham, apakah harganya layak atau tidak lalu investor mana yang membelinya?" kata Sukur Nababan dari dapil VI Jabar itu.
Dia katakan, Komisi VI juga telah melakukan investigasi dan pengecekan dataSoal akurasi data tersebut DPR akan meminta manajemen untuk menjelaskan di depan DPR guna meminimalisir prasangka publik atas penjualan saham PT KS yang terlalu murah dan laris manis itu," imbuhnya(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerakan Tolak Soeharto Dideklarasikan
Redaktur : Tim Redaksi