jpnn.com - JAKARTA - Isu reshuffle kembali berembus. Sejumlah nama, termasuk Jaksa Agung M Prasetyo digoyang, disebut-sebut bakal terseret dalam arus perombakan Kabinet Kerja.
Peneliti dari Indonesian Corruption Watch (ICW) Lola Easter menyatakan, sebenarnya sikap awal ICW menyikapi Prasetyo menjabat sebagai Kejagung, sudah tegas, yaitu menolak bekas politikus NasDem itu memimpin Korps Adhyaksa.
BACA JUGA: Zero Accident Omong Kosong, DPR Gagas Pansus Tragedi Brexit
"Itu sudah sepantasnya. Karena pertama, dia dari parpol. Dia punya afisiliasi di partai politik dan itu membuat konflik cukup besar," kata Lola, Senin (11/7).
Menurut dia, ketika politikus menjabat di salah satu instansi penegakan hukum, maka kinerjanya tidak akan maksimal. Sehingga, tambah dia, instansi penegakan hukum, seperti Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau Kejagung, tidak boleh berasal atau bersentuhan dengan parpol.
BACA JUGA: Salut..Demi Padamkan Karhutla, Mereka tak Lebaran di Rumah
Di sisi lain, sambung Lola, satuan tugas (satgas) antikorupsi yang dibentuk Kejagung tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Satgas tersebut, dianggap tidak perlu karena tugasnya tidak seperti yang digembor-gemborkan.
"Dan ada lagi beberapa hal yang perlu dijadikan catatan dalam isu antikorupsi. Satgas antikorupsi Kejagung, belum maksimal. Perkara-perkara yang diungkap sangat jauh memuaskan. Ini satgas yang tidak perlu," pungkas Loli. (mg4/jpnn)
BACA JUGA: Komisi V Siap Bentuk Panja Brexit
BACA ARTIKEL LAINNYA... Woww! 30 Ribu PNS Gagal Cuti Pascalebaran
Redaktur : Tim Redaksi