Zero Accident Omong Kosong, DPR Gagas Pansus Tragedi Brexit

Senin, 11 Juli 2016 – 19:25 WIB
Kemacetan saat arus mudik lebaran 2016. Foto: Radar Cirebon/dok.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia mengatakan,  pihaknya jauh hari sebelum masa mudik lebaran telah mengingatkan tim pengatur lalu lintas bahwa pintu keluar tol Brebes Timur (Brexit) rawan kemacetan yang luar biasa.

"Kita sudah ingatkan saat rapat dengar pendapat pada 24 Juni dengan tim pengatur lalu lintas bahwa harus dilakukan tindakan yang luar biasa di Brexit," kata Yudi, di Jakarta, Senin (11/7).

BACA JUGA: Salut..Demi Padamkan Karhutla, Mereka tak Lebaran di Rumah

Kekhawatiran tersebut lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, jadi kenyataan. Bahkan kemacetan yang terjadi di Brexit lebih dahsyat dari yang diperkirakan.

"Tim pengatur lalu lintas yang terdiri dari Kemenhub, Korlantas Polri dan Kemenpupera saya lihat tidak ada koordinasi yang bagus. Faktanya, tim lalu lintas di tingkat provinsi tidak terdengar ketika Brexit lumpuh total," tegasnya.

BACA JUGA: Komisi V Siap Bentuk Panja Brexit

Setelah kasus Brexit mencuat, ujarnya, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Komisi V, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi menyikapi masalah tersebut. 

Sedangkan di seluruh fraksi di DPR beredar wacana membentuk panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) arus mudik.

BACA JUGA: Woww! 30 Ribu PNS Gagal Cuti Pascalebaran

"Sebenarnya, tanpa ada panja atau pansus letak permasalahannya sudah terdeteksi. Kalau dijadikan pansus lebih kuat lagi ke pemerintah. Pemerintah sebenarnya memiliki visi cukup bagus, zero accident dan mengatasi kemacetan. Tapi ternyata itu hanya omongan saja, tidak ada road map atau dokumen yang diberikan ke DPR," tegas Yudia.

Oleh karena itu, anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat meminta pemerintah harus membuat cetak biru soal zero accident dan mengatasi kemacetan agar ada target-target yang harus dicapai.

"Persoalan mudik ini jangan dijadikan rutinitas pertahun saja tetapi tidak dibenahi berbagai persoalan yang ada. Untuk itu, Komisi V akan panggil forum lalu lintas. Tapi kalau ingin melibatkan kementerian terkait lainnya seperti Kemenkes, DPR bisa melakukan itu lewat pansus," sarannya.

Dia katakan, masalah mudik jangan hanya fokus di Pulau Jawa, sebab di luar Jawa juga butuh perhatian infrastruktur.(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Keputusan Akhir Mabes Polri soal Bom Bunuh Diri Solo


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler