jpnn.com - JAKARTA – Presiden Joko Widodo perlu mengevaluasi Menteri ESDM Sudirman Said dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi terkait pengelolaan Blok Masela. Kedua pejabat tersebut dinilai punya kepentingan kelompok dan pribadi.
Hal itu terungkap dalam diskusi terbatas sejumlah aktivis muda Maluku di Jakarta, Jumat (18/3), diikuti antara lain Angky Dahoklory (Maluku Barat Daya), Paman Nurlette (Anak Adat Alifuru Maluku), Lutfi Abdullah Wael (IMM Maluku), Hedwig Beruatwarin (Mahasiswa Pasca Sarjana) dan Iswan Nurlette (Aktivis Mahasiswa Seram Bagian Barat).
BACA JUGA: Fasilitasi Pejabat Malas, KPK Akan Luncurkan e-LHKPN
Aktivis dari Maluku Barat Daya, lokasi Blok Masela, Angky Dahoklory mengatakan, mencermati yang terjadi di publik, kelihatan ada pihak yang 'masuk angin' di Blok Masela. Semua pihak menginginkan kilang dibangun di darat dan Menteri ESDM seolah tidak peduli itu.
“Saya kira, Presiden perlu mencopot pengelola Migas, terutama Menteri ESDM dan SKK Migas. Bagi kami, yang terbaik dibangun di darat," tegas Angky.
BACA JUGA: KPK sudah Periksa 700 Orang yang Hartanya tak Sesuai Pendapatan
Aktivis IMM, yang juga mahasiswa Universitas Pattimura, Lutfi Abdullah Wael mengatakan kini sudah kelihatan mengapa ada yang berkeinginan membangun kilang di laut, karena ada yang sudah menerima dari Inpex (operator Blok Masela) dan itu sudah ada di media.
Lutfie juga menyoroti perilaku SKK Migas yang bertindak seperti pegawai Inpex dan juru bicara Inpex. Sangat aneh, SKK Migas mengumumkan penarikan karyawan Inpex. "Ada apa ini? Kami lihat ini semacam gertakan kepada Presiden. Mereka mengancam secara halus. Mau menakut-nakuti Presiden kalau investor mau kabur. Kalau itu silakan saja. Saya yakin, Presiden juga tidak takut. Kami, Maluku ada di belakang Presiden," tegasnya.
BACA JUGA: Pejabat Ogah Lapor Harta, KPK: Idealnya Diberi Sanksi Pidana
Sedangkan aktivis Anak Adat Alifuru Maluku, Paman Nurlette, menyoroti perlakuan tidak adil dialami Maluku. Pemerintah pusat memberikan apa yang tidak dibutuhkan Maluku.
"Kami minta realisasikan lumbung ikan, provinsi kepulauan dan perlakuan yang adil, tetapi mereka datang hanya menghibur dengan menjadikan Maluku sebagai tuan rumah sail, MTQ, Pesparawi, tuan rumah ini dan itu. Semua itu pembodohan. Mereka pura-pura perhatian, tetapi itu hanya hiburan. Stop membodohi kami," pintanya.
Paman menegaskan, tidak akan berhenti menuntut apa yang semestinya menjadi hak orang Maluku? Semestinya, Maluku mendapat tempat yang layak jika mereka mengetahui sejarah dari Republik ini. Tetapi, yang terjadi Maluku diperlakukan tidak adil. Maluku memiliki banyak kekayaan, tetapi dibiarkan dalam kemiskinan.
“Kami tidak akan berhenti bergerak," tegasnya.
Hedwig Beruawarin mengingatkan, semua elemen menginginkan di darat karena memang memiliki dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat. Selain itu, lokasi Blok Masela di perbatasan sangat rawan dari sisi kedaulatan dan pengamanan.
“Kalau di darat, masyarakat akan pantau setiap pergerakan atau akvitivitas, kalau di laut kami tidak akan tahu apa-apa? Jadi, yang terbaik memang di darat," saran Hedwig.
Sementara Iswan Nurlette menegaskan, dasar bernegara itu konstitusi dan sangat jelas amanat konstitusi mengenai pemanfaatan sumber daya alam.
"Pasal 33 UUD 45 sangat jelas dan presiden disumpah untuk melaksanakan konstitusi. Kalau mau melaksanakan sumpah dan konstitusi, yang terbaik bagi rakyat di darat, mengapa harus di laut. Itu bisa melanggar sumpah," katanya.
Dia menambahkan, jangan hanya karena kepentingan kelompok dan kolaborasi dengan pihak luar, kemudian orang Maluku yang dikorbankan. "Sumber daya alam ada di Maluku, wajar kalau Maluku harus menikmati," katanya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setelah Dihimbau, KPK akan Cek LHKPN sekaligus SPT setiap Pejabat
Redaktur : Tim Redaksi