Presiden Evaluasi Kinerja Gubernur

Selasa, 03 Agustus 2010 – 04:10 WIB

JAKARTA - Pemerintah pusat terus mematangkan mekanisme evaluasi presiden terhadap kepala daearahSalah satu langkahnya, dengan menilai kinerja gubernur dalam sistem penilaian Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto mengungkapkan hal tersebut di kantornya, Senin (2/8)

BACA JUGA: Satgas Sudah Layaknya Dibubarkan

"Sebagian yang utama-utama mulai akan masuk dalam sistem UKP4," kata Kuntoro


Dia menambahkan, mekanisme penilaian pusat baru dilakukan di tingkat provinsi

BACA JUGA: Mekanisme Pembatalan Perda Temui Kendala

Untuk kabupaten/kota, akan diserahkan cara penilaiannya kepada provinsi
"Kita serahkan kepada provinsi bagaimana menilainya," kata Kuntoro.

Dalam retreat ketiga di Bogor, Jawa Barat, pada 5-6 Agustus nanti, akan dibahas bagaimana cara merancang dan sistem evaluasinya

BACA JUGA: Mantan Kapolri Mengaku Kesulitan Cari Uang Miliaran

"Jadi sebagian program APBD akan masuk pemantauan UKP4," kata Kuntoro.

Dia menambahkan, semua daerah telah disosialisasikan mengenai sistem evaluasi tersebut dalam retreat kedua di Istana Tampak Siring, Gianyar, BaliKuntoro menambahkan, dalam retreat di Bogor, akan memfokuskan kepada pembahasan mengenai penyusunan APBN dan APBD yang yang sehat dan efektif

Sebelum retreat yang akan diselenggarakan di Istana Bogor, Jawa Barat, pekan ini, presiden telah menggelar dua kali retreatYakni pertama di Istana Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, pada awal Februari, membahas prioritas pembangunanKedua, di Istana Tampak Siring, Gianyar, Bali pada akhir April, membahas pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkeadilan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menengarai banyak kebijakan dan sistem penganggaran di daerah yang tidak tepatUntuk pemerintah pusat akan melakukan audit terhahdap sejumlah pelaksanaan kebijakan dan APBD yang dinilai tidak efektifPresiden juga menegaskan, meskipun kepala daerah dipilih langsung, tetap harus bertanggung jawab kepada presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan(sof)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Disangka Korupsi, Awang Faroek Dilarang ke Luar Negeri


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler