Presiden Jokowi Berakhir Pekan di Batam, Ini Agendanya...

Sabtu, 20 Juni 2015 – 19:06 WIB
Joko Widodo

jpnn.com - BATAM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan berkunjung ke Batam, Minggu (21/6). Salah satu agendanya membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk warga Batam yang akan dipusatkan di Kelurahan Sambau, Nongsa. 

Kabag Humas Pemko Batam, Ardiwinata, mengatakan selain membagikan KIS, Jokowi dijadwalkan akan mengunjungi salah satu kawasan industri galangan kapal di Batam.

BACA JUGA: Kebijakan Dikriminalisasi, Laju Pembangunan Bisa Terhenti

"Kemudian buka bersama dan tarawih di Masjid Raya Batam Center," kata Ardi, tadi malam.

Saat ini, lanjut Ardi, Pemko Batam masih membahas segala persiapan menyambut RI-1 itu. Selain Pemko Batam, persiapan juga dibahas bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam, Polda Kepri, dan lainnya.

BACA JUGA: Empat Tersangka Kasus Suap APBD Muba Langsung Irit Bicara Setibanya di KPK

Informasi yang dihimpun, Jokowi ke Batam setelah melakukan rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Bangka Belitung (Babel).

Sementara Gubernur Kepri, M Sani, turut membenarkan rencana kunjungan kerja Jokowi ke Batam tersebut. Bahkan Sani sudah menyiapkan beberapa agenda khusus dengan Jokowi.

BACA JUGA: OTT, KPK Bidik Anggota DPRD Muba Lainnya

"Saya akan membicarakan beberapa persoalan di Kepri dan Batam dengan presiden, apabila ada waktu luang nanti," ujar Sani saat ditemui di Gedung Daerah Tanjungpinang, tadi malam.

Salah satu isu penting yang akan disampaikan Sani adalah seputar kapal perintis. Kata dia, saat ini Kepri masih perlu dua kapal perintis lagi. Kapal perintis yang ada saat ini dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan transportasi antar pulau di Kepri.

"Mudah-mudahan Pak Presiden mendengarkan apa yang kita inginkan. Karena konektiviti kita masih belum maksimal," jelas gubernur.

Selain masalah itu, kata Gubernur, dirinya juga akan membicarakan persoalan Visa On Arrival (VOA) di Provinsi Kepri. Karena banyak pelabuhan di Kepri yang tidak masuk dalam penetapan sebagai pintu masuk.

"Kami juga sudah membuat surat ke Kemenkum HAM, Kemenpar, dan Wapres terkait masalah ini," jelasnya lagi. (spt/jpg)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggota DPRD Muba Dibekuk Saat Hendak Transaksi Suap Rp 2,6 M


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler