Presiden Jokowi Tegaskan Upaya Deradikalisasi Terus Berjalan

Kamis, 07 Juni 2018 – 19:53 WIB
Presiden Jokowi. Foto: Biro Pers Istana

jpnn.com, INDRAMAYU - Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah masih terus melakukan proses deradikalisasi untuk menanggulangi radikalisme tidak semakin meluas, termasuk di kampus.

Terungkapnya aktivitas terkait kegiatan terduga teroris di lingkungan kampus memang menjadi kekhawatiran tersendiri.

BACA JUGA: Presiden Minta Petani Bersinergi Tingkatkan Produksi

“Radikalisme ini tidak muncul tiba-tiba. Ini sudah proses yang lama dan tidak mendadak datang," kata Jokowi saat kunjungan kerjanya di Indramayu, Jawa Barat pada Kamis (7/6).

Karena itu, kata Presiden Ketujuh RI ini, proses deradikalisasi yang sudah digerakkan pemerintah misalnya melalui BNPT untuk pencegahan atau tindakan di Polri dan TNI, harus tetap berjalan.

BACA JUGA: Rakyat Mulai Rasakan Manfaat Sertifikasi Tanah di Era Jokowi

Namun dia berharap bahwa proses deradikalisasi yang saat ini digerakkan pemerintah tidak hanya berjalan sendirian. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat dan organisasi keagamaan juga penting sebagai upaya pencegahan sejak dini.

"Misalnya Majelis Ulama Indonesia juga ikut berperan, kemudian Nahdlatul Ulama juga ikut berperan, dan Muhammadiyah juga kita ajak berperan bersama. Memang kalau melihat data yang terpapar itu angkanya sudah sangat mengkhawatirkan. Ini yang terus akan kita kerjakan," ucapnya.

BACA JUGA: Laporan Kementerian Bu Susi Disclaimer, Ini Reaksi Jokowi

Kepala Negara juga mengungkapkan bahwa saat ini sedang dilakukan kajian oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai diperlukan atau tidaknya regulasi yang secara khusus mengatur soal radikalisme di lingkungan kampus ini.

"Baru dalam proses kajian oleh Kemenristekdikti. Tetapi kalau memang regulasi itu diperlukan, akan kita buat. Tapi ini masih dalam kajian," tuturnya.

Dia pun menegaskan bahwa radikalisme di kampus dan pencegahannya sama sekali tidak berkaitan dengan prinsip kebebasan akademik atau berserikat. Dua hal itu menurutnya adalah hal berbeda yang tidak saling terkait.

"Tidak ada hubungannya antara kebebasan akademik atau kebebasan berserikat dengan proses pencegahan radikalisme. Ini adalah proses dalam rangka eksistensi negara kita ini, bukan yang lainnya," pungkas Jokowi.(fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bupati Aceh Timur Jumpai Presiden Bahas Sumur Minyak


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler