jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta seluruh gubernur untuk mengecek kembali postur APBD di provinsinya masing-masing. Pasalnya, kata Presiden, dari data APBD yang ia teliti banyak daerah memiliki anggaran tidak proporsional. Rata-rata daerah memiliki anggaran belanja pegawai/aparatur jauh lebih besar dibanding anggaran pembangunan wilayah.
Ini disampaikan Presiden saat mengumpulkan gubernur se-Indonesia untuk rapat koordinasi nasional (Rakornas) Kabinet Kerja 2014 di Istana Negara, Selasa (4/11).
BACA JUGA: Penyebar Foto Porno Palsu Jokowi Dihukum Membersihkan Mushola
"Ada daerah yang memiliki anggaran belanja pegawai mencapai 80 persen, sementara anggaran pembangunannya hanya 20 persen. Ada juga daerah yang memiliki anggaran dengan perbandingan 85-15. Ini berbahaya, harus diubah," ujar Presiden.
Karenanya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta para gubernur memindahkan alokasi anggaran. Ia meminta dana untuk pos belanja pegawai dipindah ke pos pembangunan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat di daerah. Ini, tegasnya, harus dilakukan agar lebih banyak anggaran yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
BACA JUGA: Ditanya Pembunuhan Nyo Bengseng, Andhi Nirwanto Langsung Kabur
Presiden memberi contoh saat menjabat sebagai wali kota Solo, ia berhasil mengubah postur APBD. Mulanya, ujar dia, posisi anggaran 74 persen untuk belanja pegawai dan 26 persen untuk pembangunan. Dalam satu tahun, ia mengaku berhasil membalik posisi anggaran menjadi 49 persen untuk belanja pegawai dan 51 persen untuk pembangunan.
"Tapi memang kerjanya harus detail, satu persatu dilihat sehingga anggaran ke masyarakat lebih banyak. Coba dilihat lagi posisi postur anggaran kita," tandas Presiden. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Arsyad Ingin Minta Maaf Langsung ke Jokowi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politikus PDIP Tak Setuju Jokowi Cabut Subsidi BBM
Redaktur : Tim Redaksi