jpnn.com - JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar mengatakan, kerawanan pangan dan gizi, serta terbatasnya peluang pekerjaan yang layak, menggambarkan tantangan yang dihadapi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
“Provinsi NTT memiliki populasi 4,5 juta orang di mana 80 persennya merupakan penduduk pedesaan dengan 65 persen dari populasi tersebut hidup di bawah angka kemiskinan nasional," ujarnya, Jumat (30/7).
BACA JUGA: Menyapu Teras, Bumil 9 Bulan Diseruduk Sedan
Menurut Marwan, kondisi ini cukup mengkhawatirkan, apalagi masyarakat miskin pedesaan sering kali tidak memiliki akses kepada asset productive dan pasar. Karena itu dengan tingginya tingkat kerawanan pangan, tingkat nutrisi yang tidak memadai dan kurangnya kesempatan pekerjaan yang layak, Marwan berharap kerja sama Kementerian DPDTT dengan ILO-FAO bisa membangkitkan perputaran ekonomi di NTT.
Harapan dimungkinkan karena sebagaimana diketahui, kerja sama yang dibangun sepenuhnya untuk mendorong layak kerja untuk ketahanan pangan dan pengembangan pedesaan berkelanjutan di Provinsi NTT.
BACA JUGA: Penghasilan Buruh tak Menentu, Beralih Jual Sabu-sabu
“Tingkat pengangguran di NTT diperkirakan 30 persen, yang menyiratkan bahwa dari 1,4 juta orang tidak memilki penghasilan tetap dan akibatnya akan menjadi lebih rentan untuk kekurangan pendapatan dan kerawanan pangan,” ujar Marwan.
Menurut mantan anggota DPR ini, kerja sama dengan FAO melahirkan tiga output kegiatan. Yaitu, peningkatan kapasitas petani untuk penguatan praktik pengelolaan pertanian yang lebih baik, termasuk jaringan pasar dan pemberdayaan wanita.
BACA JUGA: Kehidupan Malam yang Kelam di Masa Lalu Jadi Peluru Pemerasan Adik Ipar
Kemudian, peningkatan produsen dan asosiasi perempuan di kelompok petani rumput laut yang dikembangkan dan dimulai dengan peningkatan jaringan pasar. Serta studi investasi untuk pengolahan rumput laut dan untuk peluasan areal rumput laut yang dirumuskan dan dicari dana komitmennya.
“Diharapkan kerja sama ini dapat meningkatkan produktivitas, kompetivitas dan memperbaiki pendapatan, ketahanan pangan dan nutrisi masyarakat,” ujarnya.
Program kerja sama Kementerian DPDTT dengan ILO-FAO ini akan dimulai pada 1 Agustus 2015 sampai 1 Januari 2017. Kegiatan yang dilakukan akan fokus pada satu komoditas, yaitu rumput laut yang berlokasi di Kabupaten Sumba Timur. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Coming Soon! Rano Karno jadi Gubernur Tanpa Wakil
Redaktur : Tim Redaksi