Priyo: Jangan Salahkan Aparat Terkait Konflik Papua

JAKARTA--Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, menegaskan jangan selalu menyalahkan aparat keamanan terkait masalah konflik di Papua"Namun kalau ada aparat di luar batas atau komando, saya anjurkan segera ditindaklanjuti dengan mekanisme yang ada," kata Priyo, kepada pers, Selasa (8/11), di Jakarta.

"Yang saya baca yang terjadi disana adalah, kita tidak adil melihat

BACA JUGA: Penumpang Batavia Air Terlantar 6 Jam

Cenderung yang disalahkan adalah aparat yang bertugas padahal mereka pasang merah putih disana untuk menjaga NKRI.  Tidak adil dan selalu diposisikan disalahkan," tambah Ketua DPP Partai Golkar, itu.

Makanya, Priyo meminta jika masalah itu diluruskanAparat jangan selalu disalahkan."Saya setuju oknum aparat yang bertindak jauh diperiksa saja

BACA JUGA: 79 Nasabah Best Invesment Merasa Ditipu

Tetapi kalau apa-apa menyalahkan aparat, padahal yang ditembak juga aparat," ungkap Priyo.

Menurut dia, selama ini apa yang dilakukan aparat tidak juga mendapat simpati yang adil dari beberapa lembaga termasuk komnas HAM"Saya minta semua pihak adil melihat ini

BACA JUGA: Membusuk, Dua Korban Banjir Ditemukan

Bagi aparat bersalah, periksa diaTapi juga jangan semua tertumpah ruah kepada aparat keamananKasihan kita, mereka susah payah pasang merah putih di dadanya," katanya.

Dia menegaskan, ketika ada pihak sampai mendeklarasikan sebuah negara di Papua Barat, itu sudah melewati batas toleransi yang bisa ditoleran"Kemarin kita tidak toleransi mereka memroklamirkan negara, itu sudah benar kalau aparat menindaknya," katanya.

Hanya saja, lanjut dia, hal itu seharusnya tidak melemahkan untuk mendekati Papua dengan hati dan peningkatan kesejahteraan rakyatnya"Jangan kita pupus," katanya.

Dia tidak mengerti jika kemudian hanya aparat saja yang disalahkan"Yang salah aparat yanf menyiksa di daerah ituTapi, kalau mendirikan sebuah negara kita membiarkan dan aparat tidak menindak,  bisa terpecah bangsa ini," katanya.

Sekali lagi Priyo mengajak pihak-pihak untuk fair dan hati-hati untuk memberikan rekomendasiMenurut dia, belum dianggap perlu untuk dilakukan pengadilan HAMKecuali kemudian kalau hasil pemeriksaan dan investigasi yang dilakukan mengindikasikan kesana."Jangan tergesa-gesa kemudian disetujui," katanya.

Setelah reses, dirinya selaku Ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus Papua, akan menggelar rapat kilat dengan undang delapan menteri untuk bicara khusus masalah Papua ini.(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Oknum TNI Bawa Ribuan Botol Miras