jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, meminta maaf kepada pemerintah karena sempat melontarkan kritik terkait isu penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat dan Australia. Ia mengaku salah telah menilai pemerintah takut bereaksi keras terhadap kedua negara itu.
Hal ini disampaikannya menanggapi keputusan pemerintah menarik pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Koesoema.
BACA JUGA: Australia Dinilai Arogan Lakukan Penyadapan
"Saya minta maaf karena sempat mengkritik pemerintah dan Menlu lembek. Hari ini saya gembira ada tindakan tegas," kata Priyo saat ditemui di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).
Menurutnya, sikap tegas pemerintah sangat wajar dan mewakili kemarahan masyarakat kepada Australia. Pasalnya, selama ini Indonesia sudah bersikap terbuka kepada negara pimpinan PM Tony Abbott itu.
BACA JUGA: Polisi Dalami Transaksi Mencurigakan Oknum Bea Cukai
Ditegaskan Priyo, aktivitas penyadapan tidak bisa dibenarkan dan telah menciderai persahabatan yang selama ini terjalin antara kedua negara.
"Intelijen Australia telah mengingkari hubungan yang selama ini telah terjalin sebagai saudara," tegas politisi Partai Golkar ini.
BACA JUGA: Mantan Menpora Sebut Hambalang Tempat Jin Buang Anak
Namun, Priyo mengingatkan pemerintah untuk tetap tenang dan tidak mengambil langkah yang terlalu ekstrim. Apalagi sampai mengusir Duta Besar Australia di Jakarta.
"Oleh karena itu perlu penjelasan dari pihak resmi dari Australia itu semua. Kalau mereka tidak bisa menjelaskan, saya khawatir dua negara akan memanas," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Curigai Australia Dompleng Alat Penyadapan Milik Densus 88
Redaktur : Tim Redaksi