Produk Alutsista Dalam Negeri Harus Dimaksimalkan

JAKARTA - Pengembangan teknologi alat utama sistem pertahanan (alutsista) dalam negeri sendiri harus terus dilanjutkanHal tersebut dapat dilakukan dengan terus memberdayakan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) terkait, seperti antara lain PT DI, Pindad atau PT PAL

BACA JUGA: Jalur Kereta Trans Sumatera Tersendat Dana

Dikatakan oleh TB Hasanudin, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, hal itulah antara lain yang menjadi inti dari rapat tertutup antara Komisi I dengan pihak BUMNIS, yang berlangsung di ruang Komisi I, Senayan, Jakarta, Senin (25/1).

Rapat dengar pendapat dengan pihak BUMNIS itu, menurut Hasanudin, merupakan rapat perdana yang digelar oleh pihak Komisi INamun, pihaknya memastikan rapat-rapat tersebut akan terus berlanjut

BACA JUGA: AHTRMI: Asosiasi Menanam, Bukan Menebang

"Rapat-rapat seperti ini akan terus berlanjut," ujarnya.

Menurut Hasanudin, untuk urusan membuat senjata-senjata ringan dan amunisinya, Indonesia sudah mampuNamun, tetap saja hal tersebut harus dikembangkan

BACA JUGA: Tiga Rekanan PLN Jatim Diancam Penjara Seumur Hidup

Menurutnya pula, jika ada alutsista yang dibeli dari luar negeri, pihaknya berharap bahwa mestinya adanya transfer teknologi, sehingga kelak Indonesia mampu membuat alutsista tersebut secara mandiri.

Sementara, ditambahkan oleh Rachel Maryam dari Fraksi Gerindra, RDP perdana ini sendiri memang masih berupa pendalaman-pendalaman dan pemetaan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BUMNIS"Ya, ini baru penggalian masalahNanti mengenal masalahnya apa, baru kita mengkajiIntinya kan, pada akhirnya kita ingin memberdayakan BUMNIS ini, agar bisa berguna," terangnya.

Menurut Rachel pula, dalam hal ini, tentu saja yang diinginkan adalah BUMNIS-BUMNIS tersebut dapat menyediakan kebutuhan alutsista untuk dalam negeri secara maksimal"Jadi, pembelian alutsista kalau bisa tak perlu lagi dari luarCuma kan, permasalahannya masih ada kendala-kendala, seperti kendala keuangan," terangnya lagi(wdi/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Rutan Koruptor, KPK Tunggu DPR