JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Lasarus menilai program Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) sering salah sasaran, karena ada daerah yang benar-benar tertinggal justru tidak mendapat perhatianSebaliknya, daerah yang tak terlalu tertinggal malah mendapat bantuan.
“Saya ini dari daerah tertinggal di kawasan perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Malaysia
BACA JUGA: Mahasiswa Tetap Lanjutkan Aksi Mogok Makan
Ada beberapa kabupaten yang benar-benar parah justru tidak mendapat bantuan pemerintah, sebaliknya daerah yang tak terlalu tertinggal malah dapat kucuran bantuan,” ujar Lasarus, dalam rapat kerja dengan Menteri PDT Helmy Faishal Zainy di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/11).Karena itu, politikus dari Fraksi PDI Perjuangan ini mempersoalkan data yang dipakai Meneg PDT dalam memetakan daerah tertinggal
BACA JUGA: Chandra Dalam Posisi Tak Bisa Memilih
Lasarus juga meminta Meneg PDT tidak percaya begitu saja dengan data yang disodorkan Badan Pusat Statistik (BPS), apalagi data yang diajukan pemerintah setempatBACA JUGA: Kejaksaan Siapkan SKPP untuk Chandra
Menteri harus melakukan kroscek data,” pintanya.Selain itu, Lasarus juga mempersoalkan minimnya anggaran Meneg PDT, terutama pengembangan kawasan daerah tertinggal di perbatasan"Padahal, daerah perbatasan merupakan garda terdepan dari NKRISangat prihatin dengan goodwill pemerintah terhadap pembangunan di kawasan tertinggal di perbatasan,” katanya.
Konsekuensinya, banyak penduduk Indonesia di sekitar perbatasan lebih senang mencari nafkah di Malaysia melalui jalur ilegalHal ini terjadi karena ada kesenjangan antara kawasan Indonesia dengan MalaysiaSalah satu bentuk ketimpangan yakni infrastruktur di sekitar perbatasanMenurutnya, di sisi Malaysia sudah dibangun jalan sepanjang perbatasanSementara di Indonesia tidak ada jalan akses di sisi perbatasan dari Kalimantan Barat hingga Kalimantam Timur“Karena itu, kami minta pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah perbatasanIni untuk memudahkan kontrol dan koordinasi pengawasan.”
Sementara Anggota Komisi V DPR Roem Kono meminta Meneg PDT membuat langkah radikalKarena, selama ini program kerja Kemeneg PDT belum terlalu dirasakan masyarakat di daerah“Dari menteri-menteri yang lalu, timbul pesimisme di masyarakatJadi, tolonglah buat terobosan,” tuturnya.
Sedang Menteri PDT, Helmy Faishal menyatakan bahwa total alokasi anggaran Meneg PDT untuk tahun 2010 hanya sebesar Rp927 miliarDari dana tersebut, sekitar Rp599 miliar dari pemerintah Indonesia, sedangkan sisanya sebesar Rp327 miliar berasal dari pinjaman dan hibahSementara anggaran untuk pengembangan wilayah perbatasan hanya sebesar Rp40 miliar.
Dia juga menyetujui pembangunan kawasan perbatasan, karena berdasarkan UU 26/2007 tentang Tata Ruang disebutkan bahwa daerah perbatasan merupakan garda terdepan dalam pertahanan NKRI“Sedangkan untuk usulan akses jalan di sepanjang perbatasan, membutuhkan dana sekitar Rp5,5 triliunUntuk itu, kami akan berkoordinasi dengan Departemen Pekerjaan Umum (PU) agar usulan tersebut segera terealisasi,” terang Helmy(fas/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tifatul Perketat Penyadapan
Redaktur : Antoni