jpnn.com, JAKARTA - Dewan Kota (Dekot) di lima wilayah Jakarta yang gagal dilantik, pada Senin (6/1) mendatangi ruang Fraksi PKB di lantai 7 Gedung DPRD DKI Jakarta.
Puluhan calon dekot itu mengadukan peroalan yang dialami terkait dengan proses penetapan dekot, dicurigai sarat kepentingan politik kelompok tertentu.
BACA JUGA: Ketua Dekot Manado Bisa Dijemput Paksa
Dalam waktu dekat, dekot yang merasa kecewa dengan proses penetapan di pimpinan DPRD DK Jakarta pun bakal melakukan gugatan ke PTUN.
"Gugatan ke PTUN akan dilakukan dalam waktu dekat oleh mereka, dan sudah teregistrasi," kata Ketua Fraksi PKB di DPRD DK Jakarta, M.Fuadi Luthfi di Jakarta, Senin (6/1).
BACA JUGA: FPKB Tolak Penetepan Dekot Jakarta, Ini Alasannya
Fuadi menjelaskan dalam audiensi yang dilakukan dekot dengan fraksi PKB di DPRD. Para dekot menyampaikan persoalan yang ditemukan di masing-masing wilayah sehingga melakukan gugatan ke PTUN.
Seperti, kata dia, hasil penilaian yang tidak bisa diakses, adanya temuan calon dekot yang nilainya berada diperingkat bawah hasil penilaian tim seleksi di wali kota namun dilantik, track record dekot terpilih pernah bermasalah secara sosial di masyarakat dan kebocoran nama-nama dekot yang bakal dilantik jauh sebelum pelantikan digelar.
BACA JUGA: Dekot Manado Diperiksa KPK
"Berdasarkan aduan dari masing-masing calon dekot itu. Komitmen fraksi PKB di DPRD akan terus melakukan pendampingan hingga persoalan ini selesai," beber anggota Komisi A DPRD DK Jakarta itu.
Sementara itu, dalam hal proses di DPRD DKI. Idealnya, sambung Fuadi, penetapan calon dekot melalui pendalaman di Komisi A, yang akan direkomendasikan pada pimpinan DPRD dan diumumkan oleh Pj Gubernur.
"Dalam prosesnya ternyata diputuskan secara tiba-tiba dan dilantik. Inilah yang kemudian menimbulkan polemik di teman-teman Komisi A. Karena penetapan itu tidak melalui prosedur yang lazimnya ada," ujar dia.
Karena itu, diharapkannya asisten pemerintahan bekerja secara jujur dan transparan agar tugas dan amanah yang diberikan bisa dipertanggungjawabkan.
"Jangan sampai keputusan diambil menjadikan beberapa pihak merasa dirugikan. Sebab kita berharap kedepan Jakarta lebih baik, adil sehingga pengelolaan pemerintahan menghasilkan program yang berdampak positif bagi Jakarta," pungkas dia. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dewan Kota Mariupol: Ini Genosida Rakyat Ukraina
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan