Provinsi Padang

jpnn.com - Presiden Joko Widodo selip lidah lagi. Dia salah menyebut Kota Padang sebagai Provinsi Padang. Seharusnya Provinsi Sumatera Barat yang beribu kota di Padang.

Seperti bisanya, warganet pun langsung riuh redah berkomentar dan dalam waktu singkat menjadi ucapan Jokowi jadi trending topic.

BACA JUGA: Salah

Komentar warganet bermacam-macam, sampai ada yang mengaitkannya dengan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang baru-baru ini dipakai untuk menyeleksi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pak Jokowi, kata seorang warganet, harus ikut TWK. Warganet lain menimpali, jangan-jangan Pak Jokowi tidak lulus kalau ikut TWK.

BACA JUGA: Oh, I See

Selip lidah itu terjadi saat peninjauan Tol Trans Sumatera untuk ruas Pekanbaru-Padang, Rabu (19/5). Jokowi dalam pidatonya membahas soal konektivitas antardaerah.

Dia berharap konektivitas akan meningkatkan mobilitas orang dan barang. Dengan begitu, daya saing Indonesia semakin tinggi.

BACA JUGA: Yahudi

Jokowi pun menyebut tol yang baru akan menghubungkan dua provinsi. Dia bilang tol itu menghubungkan Provinsi Riau dan Provinsi Padang.

Dalam dua minggu, Jokowi sudah dua kali  selip lidah. Beberapa hari menjelang Lebaran, Jokowi dikritik oleh warganet karena mempromosikan babi panggang Ambawang sebagai oleh-oleh Lebaran.

Kali ini Jokowi kepeleset lagi dalam pidato resmi. Saat bicara soal bipang Ambawang, Jokowi berbicara dengan memakai teks.

Dari gestur dan lirikan matanya terlihat jelas Presiden Jokowi membaca teleprompter, alat bantu untuk membaca teks. Oleh karena itu, tim penyusun pidato kepresidenan juga menjadi sasaran dalam kasus bipang Ambawang .

Namun, soal Provinsi Padang, Presiden Jokowi berpidato tanpa teks. Setidaknya ketika menyebut kalimat itu Presiden Jokowi tidak melihat teks.

Dia agak ragu sejenak ketika menyebut kata Provinsi Riau dan Provinsi Padang. Dia pause sejenak, tetapi sudah telanjur mengucap Provinsi Padang.

Maka para sniper, jago tembak, di medsos langsung berpesta pora menghajar keseleo lidah ini. Timing-nya memang lagi beriringan dengan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei.

Oleh karena itu ada warganet yang mempertanyakan bagaimana Indonesia bisa bangkit kalau presidennya tidak tahu wilayahnya sendiri. Komentar-komentar tajam dan terkadang nyinyir sangat banyak bertebaran di medsos.

Slip of the tounge, keseleo lidah adalah hal yang biasa dialami setiap orang. Namun kalau yang mengalami keseleo lidah seorang presiden, pasti reaksinya menjadi heboh.

Presiden Jokowi memang tidak punya keterampilan orasi yang bagus, karena itu sebaiknya dia tidak bicara tanpa teks. Tim komunikasi kepresidenan harus memastikan Jokowi berbicara dengan bahan yang tersedia dengan baik.

Dalam kasus selip lidah babi panggang, tim komunikasi kepresidenan jadi sasaran tembak para pengkritik. Malah ada yang lebih jauh lagi menyasar agar Mensesneg Pratikno mundur karena insiden ini.

Kasus selip lidah bisa menjadi urusan serius karena dipolitisasi oleh lawan politik. Beberapa waktu yang lalu Ketua DPR Puan Maharani menjadi bulan-bulanan karena komentar yang bernada keseleo lidah.

Dalam pengumuman nama pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dari PDIP untuk Pilkada Sumatera Barat,  di Jakarta, September 2020, Puan mengatakan, “semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, bismillahirrahmanirrahim. Merdeka.”

Kalimat tambahan yang sebenarnya terkesan sebagai celetukan itu menjadi problem politik serius. Protes luas muncul dari berbagai kalangan.

Akibat protes yang gencar, akhirnya kader Partai Demokrat Mulyadi yang juga diusung PDIP pada Pilkada Sumbar mengembalikan rekomendasi dari partai pimpinan Megawati Soekarnoputri  itu.  Mulyadi yang berpasangan dengan Ali Mukhni (bupati Padang Pariaman) tetap mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat tanpa dilengkapi dukungan PDIP.

Pasangan Mulyadi-Ali Mukhni akhirnya memang tidak bisa menang. Sumatera Barat tetap menjadi stronghold daerah kekuasaan PKS.

Sumbar sudah selama sepuluh tahun dipimpin gubernur kader PKS Irwan Prayitno. Pasangan Mahyeldi-Audy Joinald yang diusung PKS pun memenangi kontestasi itu.

Mungkin PDIP jengkel tidak bisa melakukan penetrasi ke Sumbar. Bisa jadi hal itu membuat Puan sampai geregetan dan mengeluarkan pernyataan 'semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila'.

Reaksi yang muncul pun sangat keras, sampai ada laporan ke polisi segala. Akan tetapi, ujung-ujungnya tidak ada proses hukum yang berlanjut.

Para politisi pun memakai kesempatan itu  untuk mencari panggung dan saling adu debat. Pada akhirnya kasus itu menguap dilupakan orang.

Sumatera Barat memang bukan tempat yang ramah untuk Jokowi dan PDIP. Dua kali adu kekuatan di pilpres, dua kali pula Jokowi kalah di provinsi itu.

Begitu pula PDIP. Sejak era reformasi, partai itu tidak pernah bisa menembus Sumbar.

Jokowi mengunjungi Sumbar berkali-kali. Dibanding provinsi lain, Sumbar termasuk yang paling sering dikunjungi Jokowi.

Tentu Jokowi mau bisa mengambil hati masyarakat Sumbar. Alih-alih dapat hati, Jokowi justru kembali bikin hati orang Sumbar bengkak karena ucapannya soal Provinsi Padang.

Kesalahan kecil yang sebenarnya manusiawi sering menjadi polemik karena masyarakat Sumbar cenderung sensitif. Beberapa waktu yang lalu pengamat terorisme Sidney Jones dalam penelitiannya mengaitkan Sumbar dengan kemungkinan pengembangan ideologi ekstrem. 

The Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) yang dipimpin Jones memperingatkan pemerintah Indonesia mewaspadai jaringan The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang memiliki hubungan dengan jaringan teroris Afganistan di wilayah Sumbar.

Dalam rilis IPAC bertajuk  Learning From Extremists in West Sumatra (Belajar dari Ekstremis di Sumatra Barat), Jones mengingatkan pemerintah Indonesia mesti memahami dan mewaspadai kelompok studi lingkungan di Indonesia berubah menjadi sel pro-ISIS dengan tautan ke Afghanistan.

Studi itu menuai pro dan kontra. Ada yang menganggap bahwa Jones telah bias dan terjangkit islamofobia.

Bagaimanapun Sumatera Barat telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Kontribusinya terhadap sejarah perjuangan bangsa tidak diragukan lagi.

Politisi Gerindra Fadli Zon mengusulkan agar nama Provinsi Sumatera Barat diganti menjadi Provinsi Minangkabau untuk lebih memberi apresiasi pada warisan budaya Minang bagi Indonesia.

Jangan-jangan usulan Fadli Zon ini yang bikin Jokowi bingung, sehingga salah menyebut Provinsi Padang.(*)

Yuk, Simak Juga Video ini!

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jilbab, Najwa Shihab, dan Ide Socrates