Provinsi Pulau Sumbawa Masih Lama

JAKARTA -- Anggota DPR Zulkieflimansyah menilai ada sekelompok elit yang melakukan propaganda dengan menyebarkan informasi bahwa Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) akan terbentuk dalam satu atau dua tahun ini.

Menurutnya, kabar-kabar seperti ini merupakan bentuk penyesatan terhadap masyarakat di NTB, karena  tidak sesuai dengan fakta.

‘’Saya pribadi ingin Propinsi Pulau Sumbawa segera terbentukKenapa sih kita tidak jujur bahwa ini prosesnya seperti ini, supaya masyarakat yang ndak ngerti prosesnya itu tidak harap-harap cemas,’’ ujarnya kepada JPNN, Senin (10/10) di Jakarta.

Menurut Zul, ekspektasi dan euforia masyarakat khususnya di Pulau Sumbawa terlalu berlebihan mengenai pembentukan PPS

BACA JUGA: Harimau Sumatera Terkam Petani

Zul mengaku telah mengkroscek sejauh mana proses usulan pemekaran ini, dimana tidak seperti yang digembar-gemborkan oleh segelintir elit di daerah.

Komisi II DPR saja, sebagai komisi yang mengurusi persoalan pemekaran ini, kata putra NTB itu, usulan PPS belum masuk dalam agenda prioritas sebagaimana banyak didengungkan.

‘’Nah jadi  nggak bener heboh-heboh bahwa propinsi akan segera hadir di SumbawaItukan  membikin masyarakat terutama PNS-PNS ngga fokus ingin  bagaimana kariernya nanti di PPS  yang seperti itu," tambahnya.

Adanya harapan berlebih dari kabar yang tidak benar inilah yang dikhawatirkan Zul mengganggu konsentrasi pembangunan di NTB

BACA JUGA: Kaltim Siap Beli Mobil Malaysia

Dia mencurigai propaganda akan segera terbentuknya PPS ini sengaja disebar oleh tokoh-tokoh tertentu yang ingin meraih popularitas politik untuk tujuan tertentu di NTB.

‘’Nah yang saya takutkan Gubernur disangka seakan-akan memperlambat hal ini, padahal prosesnya di sini sudah baku,’’ imbuhnya.

Dari hasil kroscek yang dilakukan baik ke kementerian dalam negeri maupun di DPR-RI, Zul menyebut  PPS tidak mungkin terbentuk dalam satu atau dua tahun iniJiapun ada pemekaran saat ini yang akan diutamakan adalah daerah-daerah terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga

BACA JUGA: Melempem, Gubernur Dinilai Punya Agenda Politik

Selain itu, dari hasil penilaian saat ini dari ratusan daerah baru hasil pemekaran, hanya beberapa saja yang dinilai sukses setelah dimekarkanSelebihnya tidak sesuai harapan.

Karena itulah tambah Zul, pemerintah mengancam akan menggabungkan daerah pemekaran dengan daerah induk yang tidak bisa mensejahterakan masyarakat ituInilah salah satu alasan yang menyebabkan kemungkinan PPS terbentuk dalam waktu dekat sangat sulit.

‘’Kalau Depdagri bilang 2025 (PPS bisa terbentuk),’’ ujarnya.

Yang  membuatnya lebih prihatin, masyarakat di Pulau Sumbawa minggu-minggu ini dihebohkan dengan kabar akan datangnya tim dari Komisi II DPR RI yang akan melakukan verifikasi.Masyarakat kemudian dikondisikan dalam harapan-harapan yang tidak benar dan melakukan aneka persiapan penyambutan tim verifikasi itu. 

Padahal ungkap Zul, kenyataannya Komisi II hanya akan melakukan kunjungan kerja biasa dalam masa reses biasa ke NTB, itu pun belum pasti ke Sumbawa.

‘’Bahkan yang agak saya kecewa itu bahwa sebentar lagi ini verifikasi,  jangankan prioritas verifikasi saja belum masuk di komisi dua,’’ imbuhnya.

Karena itulah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini meminta kepada para tokoh-tokoh tersebut untuk menghentikan pembohongan kepada masyarakat SumbawaJikapun harus mengabarkan, Zul meminta agar mengimformasikan yang sebenarnyaBukan memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat demi kepentingan pribadi.

‘’Pemekaran ini harus dikaji secara objektif bukan karena kepentingan segelintir orang yang ingin  jadi pejabat gitu, kalau keinginan jadi pejabat kasian masyarakat,’’ imbuhnya.(zul/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Wa Ode Nurhayati Bela Perusahaan Tambang