JAKARTA -- Pembangunan pembangkit listrik sebanyak 10 ribu megawatt berpotensi bermasalahProyek yang tersendat-sendat itu berpotensi menjadi ladang korupsi
BACA JUGA: Lagi, DPR Didesak Tuntaskan RUU Tipikor
Anggota Komisi VII DPR Effendi MS Simbolon menyebutkan, potensi adanya kerugian negara pada proyek tersebut lantaran ada kesalahan prosedur pendaaan dan proses tenderBACA JUGA: BPKP Belum Resmi Minta Audit KPK
Rencana awal, pemerintah RI mengeluarkan dana 15 persen, sedang investor 85 persen"Tapi kini sudah berubah, dimana negara menempatkan 100 persen dananya untuk proyek itu," ujar Effendi Simbolon dalam diskusi bertema kelangkaan listrik di ruang wartawan DPR, Senayan, Senin (29/6)
BACA JUGA: Polri Minta Bantuan Interpol, Tangkap Joko Tjandra
Dengan keputusan seperti ini, maka negara akan mengeluarkan dana besarSebagai hitungan kasar, untuk membangun pembangkit 1 megawatt saja perlu dana US$ 1 jutaArtinya, untuk 10 ribu megawatt perlu dana yang luar biasa besarnya.Untuk mencukupi dana yang dibutuhkan, lanjut politisi dari PDI Perjuangan itu, pemerintah sudah mengerahkan hampir semua bank negara untuk dilibatkan sebagai penyokong proyek tersebutKalau nantinya tiba-tiba ada masalah dengan pihak investor, lanjut Simbolon, bukan tidak mungkin perkara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terulang dalam proyek kelistrikan ini"Proyek ini berpotensi merugikan keuangan negaraBisa terjadi BLBI jilid dua," ucapnya.
Dalam proses tender, kata Simbolon, juga ada persoalanPada saat tender dibuka, ada perusahaan-perusahaan Eropa dan Jepang yang ikutNamun, di tengah jalan tiba-tiba persyaratannya dipersempitAkibatnya, perusahaan yang punya kredibilitas di level internasional tidak masuk"Ada potensi penggiringan ke negara tertentu, yakni ChinaPadahal, China belum punya pengalaman membangun pembangkit di atas 2 kali 300 megawatt," ujarnyaDia mengakui, bahwa Wapres Jusuf Kalla yang punya ide proyek ketenagalistrikan ini(sam/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ingat Keluarga, Agus Pane Menangis
Redaktur : Tim Redaksi