Proyek E-KTP Buka Ruang Korupsi Baru

JAKARTA - Pengamat politik UI, Boni Hargens mensinyalir proyek e-KTP akan semakin membuka ruang bagi praktik korupsi baruMenurutnya, modus kejahatan korupsi semakin canggih dan tak hanya terjadi saat proyek-proyek pemerintah berlangsung

BACA JUGA: Pilot Pesawat Perintis Sok Berani

Menurut Boni, korupsi juga sudah terjadi sejak rencana anggaran itu disusun"Masyarakat tak boleh terbuai dengan kasus-kasus yang ada

BACA JUGA: Tanpa Saksi, Antasari Pasrahkan Nasib pada Hakim

Banyak persoalan korupsi lain yang bisa muncul lagi," terang dia saat dihubungi, Minggu (2/10).

Dosen ilmu politik UI ini menyebutkan, persoalan e-KTP saat ini masih mengalami kendala berpeluang menjadi kasus kourpsi baruItu terlihat dari berbagai persoalan yang menghambat pelaksanaan e-KTP

BACA JUGA: Sopir Mantan Ketua KPK Sopiri Pengacara Nazaruddin

Apalagi, terang dia, anggaran yang dikucurkan dalam proyek tersebut juga cukup besar

Namun nyatanya, harapan terlaksananya proyek kependudukan itu masih jauh dari harapan"Saya rasa pantas kalau KPK segera melihat perkara ini sebagai persoalan penting pula," ujarnya.

Boni menambahkan, dalam berbagai perkara terakhir ini memang kuat indikasi perkara korupsi yang terjadi sudah terencana baikArtinya kasus korupsi itu sudah disusun sejak jauh hariSehingga proses mengambil uang rakyat pun terasa tanpa hambatan.

Modus-modus tersebut, lanjut dia, perlu diperhatikan banyak elemen masyarakatLembaga-lembaga penyidik negara pun harus lebih serius memantaunyaSebab, perkara korupsi yang direncanakan itu menjadi lebih kabur dan sulit terdeteksi"Kalau direncanakan berarti memang sudah ada niatAkibatnya pun banyak hal yang menjadi dibodohi," pungkasnya.

Menurutnya sanksi bagi pelaku korupsi yang terrencana itu haruslah lebih berat lagiTak bisa disamakan dengan pelaku korupsi dengan modus biasaAgar sejak awal tindakan perencanaan korupsi menjadi dapat ditekan.

Sayangnya, dugaan kasus korupsi e-KTP belum disentuh Komisi Pemberantasan KorupsiDua pimpinan KPK, Haryono Umar dan Johan Budi, tak memberikan tanggapan sedikit punBerulang-ulang ponselnya dihubungi tak memberikan jawaban apapun

Sementara itu, Komisi II DPR RI akan memantau langsung penerapan e-KTP di daerah yang dianggap paling krusial pelaksanaannyaMasalah SDM dan sosialisasi jadi bom waktu kekacauan’’Kami sudah siapkan sampel lokasi untuk melakukan tinjauan,’’ kata Abdul Hakam Naja, Wakil Ketua Komisi II DPR RI kepada INDOPOS, kemarin(vit/rko/kin)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Konsentrasi Jamaah Haji Risti