Proyek Seribu Rumah PNS Mandek

Kamis, 03 Juli 2014 – 03:47 WIB

jpnn.com - RAHA - Harapan para PNS bergolongan rendah di Kabupaten Muna untuk mendapatkan rumah bersubsidi dari pemerintah melalui program 1000 rumah, sepertinya belum bisa terwujud dalam waktu dekat.

Padahal, Kementrian Perumahan Rakyat, tahun 2012 lalu sudah mencangangkan pembangunan proyek itu yang sedianya berlokasi di berlokasi di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu.

BACA JUGA: Nelayan Thailand Dituntut 20 Tahun

Sudah setahun lewat, program yang peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, belum juga jalan. Masalahnya, warga yang mengolah lahan tersebut tak mau meninggalkan lokasi. Mereka menuntut ganti rugi, meski tanah tersebut milik Pemerintah.

"Belum juga ada aktifitas pembangunan dipertanyakan anggota DPRD Golkar, La Ode Muuri. "Program perumahan rakyat yang batu pertamnya diletakan Menpera, kenapa tidak jalan? Apa masalahnya?," tanya La Ode Muuri.

BACA JUGA: 167 Ribu Warga Batam Tak Bayar PBB

Padahal, kata anggota komisi I itu, di APBD 2013 ada alokasi anggaran Rp 500 Juta untuk pembayaran ganti rugi lahan. Namun dana tersebut tidak digunakan.

"Program perumahan tersebut cukup baik, dapat membantu masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan rumah yang layak dengan harga
terjangkau. Ia meminta Pemda untuk memberikan penjelasan apa masalahnya?

BACA JUGA: Honorer Kemenag Pertanyakan Pengumuman CPNS

La Ode Bou, asisten II Pemda Muna, mengatakan, program pembangunan rumah murah bagi PNS dan masyarakat berpenghasilan rendah sudah dicanangkan oleh Menpera. Namun dalam perjalanannya, masyarakat mengklaim lahan tersebut dengan meminta ganti rugi tanaman.

"Kita akan dudukan bersama dengan instansi terkait untuk mencari langkah-langkah penyelesaian," ujarnya.

Hasdawiah, Kabag Pemerintahan menambahkan, untuk mengganti rugi tanaman masyarakat harus didukung dengan administrasi. Paling penting adalah penentuan harga tanaman. Sampai saat ini, ia belum menerima harga tanaman yang ditentukan oleh Dinas terkait. "Kalau sudah ada penilaian harga tanamannya, kita akan proses," terangnya. (awn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tarif TDL Naik, Pengelola Warnet Kecewa


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler