jpnn.com, JAKARTA - PSI mengapresiasi dan mendukung terealisasinya UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Namun, ada beberapa pasal dalam rancangan saat ini yang perlu dikritisi.
“Semangatnya bagus, bermula dari keinginan memberikan political recogniction kepada lembaga pendidikan nonformal, terutama pesantren,” kata juru bicara PSI Dara A Kesuma Nasution dalam keterangan pers yang diterima JPNN, Rabu (31/10).
BACA JUGA: Tak Mau Susah, Anggota DPR Pasti Tolak Gebrakan PSI
Menurut dia, keberatan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) terhadap RUU tersebut sangat bisa dipahami.
Misalnya, terkait Pasal 69 ayat 3 di RUU tersebut yang menyatakan pendidikan sekolah minggu dan katekisasi diselenggarakan dengan peserta paling sedikit 15 orang.
BACA JUGA: PSI Pengin Bersih-Bersih DPR, ICW: Partai Lain Harusnya Ikut
Selanjutnya, ada juga keberatan pada Pasal 69 ayat 4 yang memuat ketentuan bahwa setiap pengajaran non-formal harus dilaporkan dulu ke kementerian agama kabupaten atau kota.
“Wajar jika kemudian ada kekhawatiran bahwa hal ini berujung pada birokratisasi pendidikan. Jadi sebaiknya dua pasal itu direvisi,” kata Dara.
BACA JUGA: Gagasan PSI Dinilai Bisa Membuat Legislatif Lebih Efisien
Di sisi lain, karakteristik pesantren dan sekolah minggu itu tidak sama. Akan menimbulkan masalah jika keduanya diperlakukan sama.
Dara menyatakan, ada dua rekomendasi dari PSI. “Pertama, regulasi ini tetap mengatur tentang pesantren dan pendidikan agama lain, tapi harus melalui diskusi panjang yang melibatkan tokoh-tokoh dari semua agama,” kata Caleg DPR RI dari Dapil Sumut 3 ini.
Jika hal tersebut dilakukan, RUU ini akan menjadi produk hukum yang inklusif untuk semua agama di Indonesia.
“Rekomendasi kedua, RUU bisa saja kembali ke semangat awal, yaitu hanya mengatur terkait pesantren saja,” ujar Dara.
Dari kalangan Islam sendiri, RUU ini dikhawatirkan bisa menghilangkan keragaman pesantren karena pesantren adalah subkultur sosial kemasyarakatan yang sangat kaya, dengan kekhasan dan karakter masing-masing.
“Jika pesantren diatur secara detail hingga ke level teknis seperti kurikulum, ini akan mengancam keragaman di setiap pesantren di Indonesia,” pungkas Dara. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kritik PSI untuk Partai Lama Cerminan Kejenuhan Publik
Redaktur & Reporter : Adil