PU Usul Gandeng Swasta

JAKARTA- Kementrian Pekerjaan Umum mengusulkan agar pemerintah menggandeng pihak swasta dalam membangun 199 daerah tertinggal dengan  penerapan pola public private partnership atau pola kerja sama pemerintah dan swasta"Terutama untuk  pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal," cetus Menteri PU Djoko Kirmanto dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR-RI, Senin (8/2).

Namun, lanjutnya, pemerintah harus lebih mengkaji nilai ekonomis yang menjadi daya tarik swasta untuk menanamkan investasinya dalam proyek bersama tersebut.

Khusus untuk infrastruktur pemukiman Direktorat Jendral Cipta Karya mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,2 triliun untuk tahun ini

BACA JUGA: Mantan Bupati Natuna Minta Dibebaskan

Dana itu untuk pembangunan di 157 kabupaten tertinggal"Untuk 208 lokasi berskala kawasan dan 127 lokasi yang berskala lingkungan," katanya.

Skala kawasan dan lingkungan adalah model pendekatan yang digunakan direktorat

BACA JUGA: Zulkifli Klaim Program 100 Hari Capai 100 Persen

Skala kawasan dilakukan dengan pendekatan RPIJM sementara skala lingkungan berarti pembangunan dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Kementrian PPDT sebelumnya mengusulkan agar 199 daerah tertinggal dimasukkan ke dalam wilayah kerja pembangunan daerah dengan pola  kerja sama pemerintah dan swastaKonsentrasi utama yaitu daerah perbatasan, daerah rawan bencana, dan daerah Indonesia bagian timur.

Menteri PU mengatakan usulan ini sedang dipertimbangkan untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah tertinggal

BACA JUGA: 2010, Penerapan GCG Jadi Fokus Kementerian BUMN

Rencana strategis kementrian PU tahun 2010-2014 juga memasukkan program infrastruktur pedesaan, penanggulangan kemiskinan perkotaan, air minum dan sanitasi.(lev/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Illegal Fishing Rugikan APBN Lima Kali