Zulkifli Klaim Program 100 Hari Capai 100 Persen

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan mengklaim program 100 hari yang diamanahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, sudah tercapai 100 persen"Sejumlah program prioritas yang dicanangkan sebagai program 100 hari kerja Menteri Kehutanan, seluruhnya tercapai 100 persen," kata Zulkifli, dalam jumpa pers di Gedung Manggala Wanabakti, Senin (8/2).

Program prioritas yang dimaksud Zulkifli adalah pemberian akses kepada masyarakat berupa penetapan SK Menhut tentang Hutan Tanaman Rakyat (HTR) mencapai 96.900 hektar

BACA JUGA: 2010, Penerapan GCG Jadi Fokus Kementerian BUMN

SK tersebut mencakup wilayah Kabupaten Lampung Barat seluas 24.835 hektar, Musi Rawas 20.250 hektar, Tanah Bumbu 9.035 hektar, Manggarai Timur 10.730 hektar, Banggai Kepulauan 3.575 hektar, Halmahera Timur 7.020 hektar, Landak 10.430 hektar, Kotabaru 3.900 hektar, Bone Bolango 400 hektar, serta Labuhan Batu seluas 6.600 hektar.

Sedangkan hutan desa seluas 7.954 hektar, terdiri dari dua wilayah, yakni di Kabupaten Bantaeng 704 hektar, serta Kabupaten Musi Banyuasin 7.250 hektarSementara hutan kemasyarakatan seluas 24.296 hektar, terdiri dari Kabupaten Tanggamus seluas 12.061 hektar, Lampung Barat 6.490 hektar, Lampung Tengah 5.745 hektar dan Jeneponto 890 hektar.

Sementara dalam hal perubahan iklim sektor kehutanan, Zulkifli mengatakan telah melakukan penguatan upaya nasional yang nyata sebagai bagian dari persiapan menuju konferensi PBB untuk perubahan iklim pada Desember 2009 lalu

BACA JUGA: Illegal Fishing Rugikan APBN Lima Kali

Di antaranya yaitu peluncuran pelaksanaan Demonstration Activity REDD, termasuk tersusunnya konsep naskah kehutanan Indonesia menghadapi negosiasi COP ke-15.

Zulkifli juga menyinggung soal konservasi dan perlindungan hutan, dengan penunjukan kawasan konservasi Maswas (eks PLG Kalteng) sebagai ekosistem peatland, serta percontohan respon terhadap perubahan iklimTermasuk adanya rencana teknik rehabilitasi hutan dan lahan di 36 wilayah BPDAS, pengembangan seed for people (benih masyarakat) dan pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Nasional

BACA JUGA: Harga Catamaran Bisa Beli 3 Kapal

(awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Panda Nababan Datangi KPK