jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani meminta agar semua aparat pemerintah mulai dari tingkat desa hingga tingkat pusat harus menjadi pelopor gerakan nasional revolusi mental.
Pernyataan tersebut tertuang dalam pidato Puan di acara Diklat Revolusi Mental Pembangunan Karakter yang dihadiri kepala daerah dan pejabat pemerintahan di Jakarta, Kamis (30/4). Pidato itu dibacakan Sekretaris Menko PMK Sugihartatmo.
BACA JUGA: Eksekusi Serge Tunggu Putusan PTUN
“Aparatur pemerintahan harus dapat menjadi agen pendorong perubahan pikiran, sikap, dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa di dunia," kata Puan seperti dibacakan Sugigartatmo.
Menurut Puan, gerakan revolusi mental yang digaungkan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan gerakan segenap rakyat dan bangsa Indonesia.
BACA JUGA: KPK Periksa Sekjen DPR Terkait Kasus Adriansyah Tersangka Suap Perizinan
Oleh karenanya, lanjut Puan, revolusi mental membutuhkan keteladan dan kepeloporan. Nah, kedua hal itu, lanjut Puan, harus dimulai dari aparatur pemerintahan. Mereka harus mengubah cara berfikir, kerja dan cara berperilaku.
"Sebagai agen perubahan, saya berharap saudara-saudara dan kita semua yang hadir disini dapat menginternalisasi tiga nilai strategis instrumental revolusi mental. Yakni integritas, kerja keras dan gotong royong," ujar Puan.
BACA JUGA: Eksekusi Mati Mary Jane Hanya soal Waktu
Puan lantas mendorong seluruh aparatur sipil di daerah untuk menciptakan aparatur sipil negara yang bersih dan bebas KNN. "Aparat pemerintah harus memulai gerakan hidup baru unntuk Indonesia yang lebih jujur dan tanpa korupsi. Selain itu kita harus mencegah pemborosan dan membangun efisiensi, dan sebagainya," ujar Puan.
Puan yakin, apabila seluruh aparatur dan masyarakat menjalankan gerakan revolusi mental dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh, maka bangsa Indonesia akan memiliki daya saing dengan bangsa-bangsa lain.
Hal ini, kata Puan, seperti yang terjadi di Jerman dan Norwegia yang dikenal sebagai welfare state, maupun Jepang dan Korea Selatan di Asia yang kita kenal dengan kemajuan teknologi dan etos kerja keras bangsanya.
Sementara itu, Gubernur Provinsi Bangka Belitung Rustam Effendi mengatakan bahwa gerakan revolusi mental dapat mengubah perilaku dan kerja masyarakat terutama aparat pemerintah.
Menurutnya, Provinsi Bangka Belitung menjadi daerah pertama yang mengikuti diklat Revolusi Mental.
"Tujuan saya menjadikan Bangka Belitung sebagai daerah yang mempelopori agar ikut diklat Revolusi Mental agar para aparatur pemerintahan, bisa mengubah cara pandang dari yang biasanya dilayani menjadi pelayanan rakyat," ujar Rustam.
Rustam mengatakan, diklat revolusi mental ini setidaknya telah membawa dampak perubahan di pemerintahan di Provinsi Bangka Belitung pada saat ini. “Layanan publik lebih responsif, tepat waktu, cepat dan murah," ujar Rustam.
Rustam juga berharap Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan terkait gerakan Revolusi Mental. Dengan demikian, lanjut Rustam, gerakan ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh masyarakat dan pemerintah daerah. (mas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejagung Tolak Mary Jane Dibawa ke Filipina, Ini Tawaran Solusinya
Redaktur : Tim Redaksi