jpnn.com - SUMSEL – Dampak terhadap pemangkasan maupun penundaan dana transfer daerah (DAU dan DBH) dari pusat, makin meluas.
Selain mengurani proyek, pemerintah daerah (pemda) juga mulai mengevaluasi, memotong, sampai menunda pembayaran Tunjangan Prestasi Pegawai (TPP).
BACA JUGA: Wah...163 Jabatan di Pemkot Kosong
Itulah yang dilakukan oleh Pemprov Sumsel. Meski memastikan bakal membayar seluruh kewajiban TPP, namun karena keterbatasan anggaran, terpaksa merapel pembayaran TPP di Desember.
Sebelumnya, PNS Pemprov Sumsel menerima TPP sebesar Rp2 juta-Rp20 juta per bulan, tergantung golongan dan eselon.
BACA JUGA: Please...Jangan Duduk Santai di Rel Kereta
Tapi karena mau berhemat, sejak awal tahun sampai Oktober 2016, TPP hanya dibayar Rp1 juta. Itupun dipukul rata semua golongan PNS.
Sisanya, rencana baru dibayar Desember 2016 yang semula dijanjikan November ini.
BACA JUGA: Bus Masuk Jurang, Mayoritas Penumpang Perempuan dan Anak-anak
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Sumsel, Laonma Tobing, mengakui itu.
“Karena penundaan DAU dan pemangkasan anggaran menganggu cashflow (arus uang) Pemprov Sumsel,” tuturnya.
Sementara, anggaran TPP yang harus dipenuhi Rp300 miliar atau Rp25 miliar sebulan.
Tetapi, karena tidak ada dana, Pemprov hanya bisa penuhi Rp7,8 miliar sebulan atau Rp1 juta per bulan untuk 7 ribu pegawai.
“Sisanya itu Rp17,2 miliar per bulan dikali 10 atau Rp175 miliar. Ditambah pembayaran November dan Desember Rp50 miliar,” urainya. Laonma pun memastikan pihaknya akan membayar TPP itu Desember.
Maklum, kata dia, TPP ini akan menggunakan APBD Perubahan yang baru selesai dibahas.
“Kami masih menunggu nomor Perda dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ulasnya.
Sayangnya, kata Laonma, besaran TPP yang dirapel itu juga tidak akan sesuai dengan ekspektasi pegawai, hanya sekitar Rp500 ribu-Rp1 juta per bulan per pegawai. Jadi masih sisa.
“Ini berlaku untuk seluruh pegawai mulai dari eselon I hingga eselon IV. Pokoknya sama rasa, sama rata,” paparnya.
Karena itu, dia minta PNS bisa berlapang dada. “Kita harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang sedang defisit. Kalau mampu bayar, kalau tidak apa boleh buat,” terangnya.
Saat ini sisa saldo terakhir uang di kas daerah hanya Rp16 miliar, jadi prioritas Pemprov bayar TPP, outsorching, listrik, dan air bersih. Pihaknya meminta PNS jangan memikirkan TPP. “Yang penting bekerja,” ungkapnya.
Untuk 2017, pihaknya belum bisa memastikan apakah TPP masih ada atau tidak termasuk besarannya.
“Kita masih akan membahas hal itu, termasuk rencana pemprov mengganti sistem penilaian TPP menggunakan remunerasi,” terangnya.
Gubernur Sumsel Alex Noerdin menambahkan, pencairan TPP melihat keadaan.
“Situasi yang sulit ini tak hanya di Sumsel atau Indonesia, juga negara lain seperti Arab Saudi yang juga hapus tunjangan itu,” sebutnya.
Namun Alex menjamin tidak sampai berimbas pada pengurangan gaji, terlambat dibayar atau dikurangi.
Kondisi yang sama juga terjadi di Musi Rawas. Awal tahun lalu DPRD Mura menyetujui anggaran Rp100 miliar untuk TPP alias tunjangan kinerja daerah (TKD).
Namun reward untuk memacu prestasi PNS itu pun hanya mampu dibayar tiga bulan, setelah itu ngadat karena pemangkasan.
Asisten III Bupati, Edi Iswanto menerangkan pihaknya terpaksa menghentikan TKD 2016 karena APBD 2016 defisit, DBH triwulan IV 2015 belum cair, dan utang ke pihak ketiga, dan lainnya. Amin Subagja, Kabid Mutasi dan Penempatan Pemkab Mura menambahkan TKD hanya tambahan bagi pegawai yang jika daerah mampu.
Tapi jika tidak mampu, tidak bisa dipaksakan. “Sekarang sudah tidak ada TKD, seluruh pegawai hanya mengandalkan gaji pokok,” ucapnya.
Untuk 2017, pihaknya tidak tahu ada atau tidak. “Harus dibahas tim anggaran,” tambahnya. (tim/sumek/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Minggu Menjabat, Dirut KBS Sudah Kesal
Redaktur : Tim Redaksi