jpnn.com, MATARAM - Himpunan Mahasiswa Suku Donggo (HIMASDO) Mataram menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur dan DPRD NTB, kemarin (11/8). Mereka mendesak Pemprov NTB turun tangan mengatasi kekeringan di Kecamatan Donggo dan Soromandi, Kabupaten Bima.
Dalam aksinya, mahasiswa membawa puluhan jeriken kosong. Selain itu, ada juga tulisan-tulisan berisi desakan kepada gubernur dan dewan untuk turun tangan menyelesaikan kekeringan di dua kecamatan tersebut.
BACA JUGA: Tolong...Warga Cari Air Bersih ke Sungai Kering Sedalam 25 Meter
Mahasiswa yang dikomandani Amal Abrar selaku Kordinator Umum (Kordum) mengawali aksinya di kantor DPRD NTB. Di sana mereka mendesak dewan untuk meloloskan anggaran penanganan krisis air pada APBD Perubahan 2017 dan APBD 2018.
Setelah berorasi, enam orang perwakilan mahasiswa ditemui Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaedah. Dihadapan mahasiswa, politisi Golkar berjanji akan memprioritas penanganan krisis air di Donggo dan Soromandi.
BACA JUGA: Jualan Siomay, Imam Si Mahasiswa Ulet Punya Omzet Rp 60 Juta per Bulan
Usai mendapat jawaban dari ketua dewan, mahasiswa beranjak ke kantor Gubernur NTB. Mereka beraksi di depan pintu masuk kantor yang dihuni orang nomor satu di Bumi Gora.
Uniknya, sambil berorasi mahasiswa memajang jeriken kosong bertuliskan ’’Donggo dan Soromandi Krisis Air’’ di gerbang masuk. Aksi itu menyindir Pemprov NTB yang lamban menangani krisis air di Donggo dan Soromandi.
BACA JUGA: Krisis Air, Warga Hanya Andalkan Mobil Tangki
Menurut Abrar, krisis air di Dusun Ndano Ndere, Desa Bajo, Kecamatan Soromandi, dan Desa Doridungga, Kecamatan Donggo belum ada penanganan serius dari pemerintah.
“Sejak Indonesia merdeka, warga Donggo dan Soromandi menderita kekeringan. Kesulitan air berkepanjangan. Sekarang warga membeli air demi mencukupi kebutuhan sehari-hari,’’ ungkapnya seperti dilansir Lombok Post (Jawa Pos Group).
Sekarang, kata dia, Indonesia merdeka memasuki usia 72 tahun. Tapi kesulitan air warga Donggo dan Soromandi belum teratasi. Dia juga mengungkapkan, sengaja membawa jeriken kosong sebagai pertanda bahwa pemerintah kurang serius. Bahkan mereka terkesan membiarkan warga menderita kekurangan air.
“Jeriken ini kami bawa untuk gubernur, agar tahu bahwa Donggo dan Soromandi sedang krisis air,’’ terangnya.
Karena itu, mereka menuntut Gubernur NTB segera mengatasi krisis air di Donggo dan Soromandi. Gubernur diminta memerintahkan dinas terkait mengambil langkah kongkrit mengatasi krisis air. Mereka mendesak Gubernur NTB mengalokasikan anggaran untuk mengatasi krisis air di Donggo dan Soromandi pada APBD perubahan 2017 dan APBD 2018.
“Kami minta Gubernur NTB bertanggung jawab atas krisis air di Donggo dan Soromandi,’’ tegasnya.
Sementara, terkait kritikan itu, Kepala Biro Humas Setda NTB H Irnadi Kusuma menjelaskan, pemprov selama ini tetap memberikan perhatian kepada daerah-daerah yang terdampak kekeringan. Melalui Dinas Sosial dan Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, pemprov terus memberikan bantuan kepada warga yang menjadi korban kekeringan.
BPBD juga terus berkoordinasi dengan dinas lain, termasuk pemerintah kabupaten untuk membahas apa saja langkah-langkah mengatasi kekeringan. Jadi setiap saat dilakukan pendataan daerah yang rentan rawan kekeringan.
“Kalau ada titik tertentu yang luput dari perhatian, mungkin dari pemda sendiri belum memberikan pelaporan kepada pemprov,” terangnya.
Pemprov, menurut Irnadi sudah sangat serius mengatasi kekeringan. Karena kekeringan merupakan bencana yang setiap tahun terjadi. Banyak program yang sudah dilaksanakan pemerintah di daerah terdampak kekeringan.(jlo/ili/r7)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Batam Diprediksi Alami Krisis Air Bersih pada 2020
Redaktur & Reporter : Friederich