JAKARTA - Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) Syamsir Siregar menegaskan bahwa semua agama memiliki akar radikalismeNamun di Indonesia, akar radikalisme dan ekstrimisme yang sudah diikuti dengan tindakan teror baru Islam saja.
Hal itu disampaikan Syamsir dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Kementrian Jajaran polhukam di DPR, Senin (31/8)
BACA JUGA: Sekjen DPR Diperiksa KPK 7 Jam
Menurutnya, terorisme di tanah air sudah menyangkut persoalan ideologi dan politikBACA JUGA: Pemerintah Selidiki Raibnya Senjata Pesanan
Tetapi belum menunjukkan dirinya sebagai suatu yang membahayakan atau menjadi ancaman kemanusiaanBACA JUGA: Kepala Desa Berprestasi Dapat Laptop
Tetapi yang ini (di Indonesia) adalah islam," tandas pensiunan TNI berbintang dua ini sambil menekankan jari telunjuknya di meja.Syamsir menambahkan, terorisme di Indonesia yang bersifat politik dan ideologis bertujuan mendirikan daulah Islamiyah (negara Islam) yang meliputi sebagian besar wilayah Asia Tenggara"Dalam bentuknya, untuk melaksanakan syariat Islam," sebut Syamsir.
Syamsir juga mengingatkan bahwa para terpidana kasus terorisme ibarat pecandu narkoba"Orang yang sudah pernah dihukum kasus teroris kalau, dia bercampur lagi akan kambuh lagiIni seperti kecanduan narkotikKalau gabung lagi setelah direhabilitasi ya pakai lagi," ulasnya.
Dalam kesempatan sama, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Widodo AS menegaskan bahwa, posisi aparat keamanan saat ini tidak hanya melakukan langkah-langkah pencegahan dan mengeliminir, tetapi juga melakukan penghancuran terhadap organisasi dan jaringan terorisme di Indonesia.
“Keputusan untuk menghancurkan organisasi dan jaringan terorisme itu dilakukan karena gerakannya sudah berkembang menjadi gerakan pengkaderan, dan bom bunuh diriItu berarti militan,” ujar Widodo AS.
Dijelaskan Widodo AS, berkembangnya modus teroris itu terjadi sejak kasus bom Bali II dengan sasarannya yang secara acak, sehingga aksi-aksi teroris ini makin militan dan ini perlu diwaspadai"Belum tertangkapnya gembong teroris yang paling dicari, Noordin M Top beserta anak buahnya, maka dikhawatirkan mereka akan melakukan rekrutmen baru secara besar-besaran."
Untuk itu langkah ke depan, pemberantasan dan penghancuran jaringan teroris harus menjadi isu nasional bersama dan saat ini pemerintah RI juga telah bekerjasama dengan tujuh negara masing-masing Australia, Sri Lanka, Pakistan, India, Rumania, Rusia, dan Mesir"Kita melakukan pencegahan aspek hulu dan hilir," ujar dia.
Ke depan, kerjasama dengan pihak negara lain ini akan diperluas antara lain dengan Polandia, Arab Saudi, Serbia, Uzbekistan, Sudan dan Venezuela"Pemerintah Indonesia sedang membahas nota kesepahaman dengan enam negara tersebut untuk memerangi terorisKerjasama internasional ini meliputi pelatihan, kerjasama intelijen, dan kerjasama kepolisian," tegas Widodo AS.
Selain membahas penanganan teroris, Menko Polhukam juga juga memandang perlu mempertimbangkan amandemen UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme“Salah satu bagian yang perlu diamandemen adalah peran intelijen dan Polri, agar secara maksimal dan efektif menangani terorisme," kata Widodo AS.
Menjelaskan soal posisi TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang harus mendukung Polri menangkap teroris, Widodo menegaskan, sejak awal jajaran TNI dan BIN sudah melaksanakan dukungan yang diorientasikan kepada penguatan Polri dan penegakan hukum.
Raker yang dipimpin Ketua Komisi I DPR itu juga dihadiri Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, Mendagri Mardiyanto, Menkum dan HAM Andi Mattalatta, dan Jaksa Agung Hendarman Supandji, Menteri Luar Negeri dan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan(ara/fas/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tanpa Antasari KPK Lebih Galak
Redaktur : Tim Redaksi