jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, mendesak KPK dan PPATK segera melakukan tracking terhadap sejumlah calon direktur jenderal pajak yang sudah masuk ke tim panitia seleksi.
"KPK tidak boleh membiarkan calon dirjen Pajak yang terindikasi korupsi dan memiliki rekening gendut, lolos begitu saja menduduki jabatan penting di sektor penerimaan negara tersebut," kata politikus Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu, Kamis (1/1).
BACA JUGA: Tim Penyelam Diangkut Kapal yang Lebih Tangguh
Seperti diketahui, berdasarkan seleksi final Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Pansel Pajak), Kemenkeu yang dipublikasi melalui Pengumuman No PENG-11/PANSEL/2014, telah meloloskan 7 calon. Namun masih ada pertanyaan publik karena sejumlah nama yang dinilai sangat layak karena memiliki track record bagus justru tidak diloloskan.
"Pansel harus terbuka mengapa nama-nama tersebut tidak diloloskan. Pansel harus jelaskan kriteria penilaiannya ke publik. Termasuk jika ada penilaian dari KPK maupun PPATK," pintanya.
BACA JUGA: Jangan Ekploitasi Kesedihan, Banyak yang Berharap Keluarganya Selamat
Bamsoet mengatakan, Komisi III juga telah menerima masukan dari Forum Peneliti Pajak Berkeadilan, terkait rekam jejak sejumlah calon yang berdasarkan penelitian lembaga itu, tidak begitu bagus.
Adapun rapor merah rekam jejak 7 calon yang diloloskan Pansel menurut Forum Peneliti Pajak Berkeadilan adalah, Catur Rini Widosari tidak pernah menjabat Kanwil DJP, sehingga tidak memiliki wawasan tentang target penerimaan pajak.
BACA JUGA: Ahli Forensik: Baju Jenazah Jangan Langsung Dicopoti
"Ada isu miring yang bersangkutan terlibat kasusnya Gayus. Kemudian Sigit Priadi P, diduga memiliki sejumlah aset miliaran rupiah, sementara dirinya hanya PNS. Namun berdasarkan LHKPN, dia mempunyai properti puluhan miliar di Jakarta," ujar Bamsoet menyebut data Forum Peneliti Pajak Berkeadilan.
Nama-nama calon berikutnya adalah Poltak Maruli Jhon Liberty Hutagaol, keluarganya memiliki perusahaan konsultan pajak. Sehingga dicurigai bisa ada konflik kepentingan. Lalu, Puspita Wulandari, diduga memiliki rekening tidak wajar. Puspita sangat dekat dengan petinggi di pemerintahan dan memiliki jaringan ke pimpinan parpol.
Berikutnya, Ken Dwijusetiadi, walau pengalaman memimpin Kanwil DJP, dirinya mendapat rapor merah di ITJEN. Ada juga Rida Handanu yang juga calon unik, karena walau tidak ada rapor merah, dia terlibat dalam berbagai kasus besar yang tertangkap tangan oleh KPK, namun dirinya selalu lolos dan hanya bawahannya yang kena ciduk.
"Atas dasar masukan tersebut, DPR mendesak KPK dan PPATK selaku mitra kerja Komisi III DPR, agar segera mengambil langkah-langkah penting, berkoordinasi dengan Pansel agar calon dirjen pajak pengganti Fuad Rahmani benar-benar calon yang layak dan minim kontroversi," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inilah Kerja Keras Tim Pencari AirAsia QZ 8501 di Lautan
Redaktur : Tim Redaksi