JAKARTA -- Koalisi Pendidikan menilai kinerja Kementerian Pendidikan Nasional melempemKarena itu, lembaga yang merupakan gabungan dari berbagai elemen peduli pendidikan ini memberikan nilai merah untuk rapor Mendiknas, Muhammad Nuh
BACA JUGA: Guru Menumpuk di Kota
Bahkan, jika dianalogikan dengan standar kelulusan ujian nasional, Koalisi Pendidikan menganggap mendiknas gagal atau belum lulus.“Secara umum nilainya masih merah
Koalisi Pendidikan berpendapat, program satu tahun kemdiknas tidak relevan dengan kebutuhan dan masalah mendasar yang tengah dihadapi oleh dunia pendidikan Indonesia
BACA JUGA: 2014, Pembentukan BLU 70 PTN Harus Selesai
Dalam memberikan penilaian, Koalisi Pendidikan memfokuskan pada dua target yaitu Program 100 hari dan program aplikasi dari Inpres No 1/2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional 2010.Terdapat delapan program andalan yang dilaksanakan kemendiknas yaitu penyediaan internet secara massal di sekolah, penguatan kemampuan kepala dan pengawas sekolah, pemberian beasiswa perguruan tinggi untuk siswa SMA/SMK/MA berprestasi kurang mampu, penyusunan kebijakan khusus bagi guru terpencil, penyusunan renstra, pengembangan budaya dan karakter bangsa, pengembangan metodologi belajar mengajar, serta pembuatan roadmap sinergitas lembaga pendidikan (Kemdiknas-Depag).
“Secara umum usulan kemdiknas tidak menjawab masalah mendasar pendidikan,” ujarnya
BACA JUGA: Program BOS Dinilai Gagal
Di satu sisi, hal ini diakui dapat mempermudah sekolah dalam mengakses informasi dan pengetahuanNamun, mendiknas lupa bahwa berbagai masalah mendasar seperti ketersediaan gedung sekolah dan kondisi fisik sekolah yang belum memadai masih membelit negeri iniBahkan, banyak sekolah di daerah yang tidak memiliki listrik dan komputer “Kalaupun punya komputer, gurunya tidak mengerti cara mengoperasikan,” kata AdeKarena itu, apabila program ini tidak diiringi upaya perbaikan infrastruktur dasar, program internet masuk sekolah diprediksi akan mogok di tengah jalan
Lody Paat, dari Forum Kajian Pedagogik Transformatif Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menambahkan, masalah mendasar berupa aksesibilitas atau keterjangkauan pendidikan bagi semua masyarakatLody menilai, akses pendidikan dasar sebagaimana dituangkan dalam program Wajib Belajar Sembilan Tahun belum mencapai seratus persen dan tidak seluruhnya gratisSeharusnya, kata dia, wajib belajar ini gratis dan diupayakan untuk terus ditingkatkan sampai ke tingkat SMA.
Jika melihat aspek fisik, kondisi bangunan sekolah pun masih memprihatinkan“Di Jakarta saja, bangunan WC murid masih memprihatinkanApalagi di pelosok-pelosokIni kita belum bicara kualitas,” ujarnyaKoalisi Pendidikan menyampaikan hasil evaluasi ini bukan bermaksud untuk mengkudeta M Nuh melainkan hanya memberi masukan kritis demi perbaikan ke depan“Ini bukan kudetaMasih ada waktu tiga tahun lagiKita berharap dalam tiga tahun ke depan, program yang dijalankan mendiknas dapat lebih bermakna,” timpal Ade.(rnl/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemdiknas Godok Formula Baru Standarisasi UN
Redaktur : Tim Redaksi