JAKARTA-Hasil monitoring Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap penanganan kasus-kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan, mengungkapkan dana Bantuan Sosial (bansos) di APBD yang paling banyak dikorupsi pejabat.
Koordinator Divisi Investigasi dan Publikasi ICW, Agus Sunaryanto, mengatakan, pemantauan dilakukan selama tahun 2009, terhadap sembilan provinsi sebagai sampelSembilan yang dijadikan sampel itu adalah provinsi yaitu Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah serta Kalimantan Timur.
"Daerah-daerah ini dimonitor oleh mitra ICW, hasilnya kasus yang paling sering terjadi di daerah adalah korupsi dana bantuan sosial," kata agus di Jakarta, Jumat (15/1).Dia mengungkapkan, total kerugian negara yang ditimbulkan adalah Rp 215,57 milyar
BACA JUGA: Operator dan Sumber Dana Teridentifikasi KPK
Tercatat 66 kasus yang ditangani kejaksaan di delapan daerah, dari sembilan daerah yang dimonitor ICW.Kasus ini melibatkan 153 orang tersangka, dengan modus operandi pembuatan proposal fiktif sebanyak 22 kasus, pemotongan dana sebesar 17 kasus, proyek fiktif sebesar 15 kasus serta penggelapan dan penyalahgunaan anggaran sebesar 6 dan 5 kasus.
Program Bansos rentan dikorupsi lantaran program tersebut memiliki banyak bentuk, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah namun tidak terkoordinasi
BACA JUGA: Pimpinan Aliran Surga Adn Ditangkap
Eskalasi peningkatan kasus terjadi menjelang pemilu, dan diduga disalahgunakan untuk penyelenggaraan kampanye oleh partai politik tertentu.Kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan, tidak hanya korupsi bansos, jumlah kasus yang dipantau ICW sebanyak 264 kasus, melibatkan tersangka sebanyak 573 orang dan diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 2,4 trilyun
BACA JUGA: 55 Imigran Gelap Terdampar di Pantai
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tokoh Perang Kwamki Dilepas
Redaktur : Soetomo Samsu