Redam Malaysia, DPR Desak Pemerintah Tambah Personil TNI

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq mendesak Pemerintah RI untuk menambah jumlah personil TNI di Camar Bulan dan Tanjung Datu guna meredam arogansi Malaysia yang mengklaim daerah tersebut sebagai kedaulatan mereka.

"Mencegah terulangnya sukses story Malaysia dalam menguasai Pulau Sipadan dan Ligitan yang kini kembali berupaya mencaplok Camar Bulan dan Tanjung Datu di Kalimantan Barat, pemerintah harus menambah jumlah personil di kedua daerah tersebut," kata Mahfudz Siddiq, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (10/10).

Penambahan personil itu, lanjutnya, selain untuk meredam ambisi Malaysia mencaplok Camar Bulan dan Tanjung Datu sekaligus ditujukan untuk mengontrol wilayah NKRI di perbatasan"Semacam kontrol keamanan perbatasan negara yang dapat dilakukan tanpa persetujuan negara lain," ungkapnya.

Cara lain yang juga pantas dilakukan, kata Mahfudz, TNI melakukan latihan perang secara rutin di tempat sengketa

BACA JUGA: Golkar Ngotot Capim KPK Harus 10

"Ini sekaligus untuk unjuk kekuatan kemampuan TNIJadi kalau latihan perang, difokuskan saja di wilayah perbatasan dengan Malaysia itu saja,” ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan Komisi I DPR akan memanggil memanggil Menteri Luar Negeru, Menteri Pertahanan dan Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan (BNPP) yang diketuai Menteri Dalam Negeri untuk membahas persoalan ini, Selasa (11/10) besok.

”Kenapa kita perlu memanggil Menhan juga" Karena berdasarkan hasil kunker Komisi I DPR sebelumnya di wilayah perbatasan kita, prajurit yang bertugas di sana tidak lagi menggunakan alat komunitas HT, melainkan telah menggunakan HP

BACA JUGA: DPR Gagas RUU Perlindungan Petani

Dan celakanya nomor HP itu menggunakan provider telekomunikasi asal MalaysiaNah bagaimana ini, sampai terjadi seperti itu?” tanya Mahfudz.

Selain itu, dia juga menyesalkan sikap pemerintah yang tidak jelas untuk program percepatan pembangunan di wilayah di perbatasan.

"Sampai saat ini kan belum jelas apa pikiran pemerintah terhadap program percepatan pembangunan di wilayah perbatasan

BACA JUGA: Jumlah Capim KPK Masih Diperdebatkan

Sementara Malaysia diam-diam membangun berbagai sarana penunjang ekonomi diperbatasan itu," tukasnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Genap Dua Tahun, Kinerja DPR Semakin Anjlok