Reformasi Birokrasi di Daerah Akan Dipercepat

JAKARTA - Target pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah yang digadang-gadang dimulai tahun depan bakal dipercepatTahun ini sudah ada beberapa daerah yang telah melakukan ujicoba melaksanakan reformasi birokrasi.

"Meski belum ditetapkan sebagai pilot project, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat sudah mulai melaksanakan reformasi birokrasi tahun ini

BACA JUGA: Pajak dan Retribusi Kendaraan Bermotor Harus untuk Jalan

Kita harapkan, dari hasil pelaksanaan reformasi di dua provinsi ini akan didapat suatu formula yang pas untuk kemudian diterapkan di daerah lainnya," tutur Wakil Menpan & RB Eko Prasojo di Jakarta, Minggu (20/11).

Dijelaskannya, percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah merupakan amanat dari Presiden SBY dan Wakilnya BoedionoEko malah mengaku mendapat titipan pesan dari Boediono untuk mempercepat jalan reformasi birokrasi baik pusat maupun daerah.

"Masih banyak lagi kementerian/lembaga yang harus direformasi

BACA JUGA: Visa Turis Disalahgunakan Calo TKI

Kita harapkan di 2014, seluruh instansi pusat baik kementerian maupun lembaga (LNS, LPNK) sudah tereformasi," ujarnya.

Terkait dengan pelaksanaan moratorium CPNS untuk penentuan kebutuhan pegawai, menurut Eko merupakan rangkaian pelaksanaan reformasi birokrasiItu sebabnya, analisis jabatan dan beban kerja (Anjab) berlaku menyeluruh untuk K/L dan pemerintahan daerah.

"Selain Anjab, Kemenpan&RB akan melakukan penyusunan kebijakan untuk rekrutmen, pengukuran kinerja, penggajian dan pensiun

BACA JUGA: Percepat Reformasi Birokrasi, Buka Pos Aduan

Juga melakukan audit fungsi, organisasi dan kompetensi," pungkasnya(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... RUU Jalan Dorong Pemerintah Membuat Banyak Jalan