Reformasi Birokrasi Tak Identik Gaji Naik

JAKARTA- Reformasi birokrasi tak identik dengan kenaikan gajiHal itu ditegaskan Kepala Biro Humas Departemen Keuangan Harry Soeratin terkait dengan langkah reformasi birokrasi yang gaungnya semakin terasa.

"Saya perhatikan banyak PNS maupun khalayak umum berpikir, reformasi birokrasi itu berarti akan ada kenaikan gaji," ucapnya pada JPNN, Senin (26/10).

Ditegaskannya, hal utama yang dituntut dalam reformasi birokrasi adalah bagaimana meningkatkan kinerja pegawai negeri, TNI Polri

BACA JUGA: Penyidik Lengkapi Berkas Chandra

Kalau sudah sesuai dengan kriteria birokrasi baru ada reward berupa pemberian tunjangan kinerja atau renumerasi.

"Jadi seorang pegawai negeri akan dapat tunjangan kinerja kalau kinerjanya benar-benar bagusKalau lembaganya maupun pegawainya tidak bagus, Departemen Keuangan tidak akan memberikan renumerasi, karena sama saja menambah beban negara," tegasnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan mengakui, masih banyak lembaga/kementerian yang belum bisa melaksanakan reformasi

BACA JUGA: Depkeu Belum Terima Usulan Kenaikan Gaji

Padahal reformasi birokrasi sudah sejak 2008 dimulai.

"Sampai saat ini baru beberapa lembaga saja di antaranya BPK, BPKP, dan Depkeu yang lembaganya sudah melaksanakan reformasi birokrasiLainnya masih dalam tahap penilaian

BACA JUGA: BPK Tak Berani Sentuh Bank Century

Sesuai target yang diberikan pak presiden pada saya, 2011 sudah harus selesai reformasi birokrasinya," kata Meneg PAN/RB pada wartawan di Kantor Men PAN, Senin (26/10) siang.(esy/cha/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengacara Bibit-Chandra Bantah Rekaman