JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menilai otoritas sipil demokratik perlu mendorong reformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) jilid IIPasalnya, sejumlah tindak kekerasan yang melibatkan oknum TNI menunjukkan belum adanya tanda-tanda perubahan di internal TNI, seperti insiden di Kebumen, Jawa Tengah dan sejumlah bisnis para jenderal
BACA JUGA: Menpan: Tambah Lembaga Baru Harus Sesuai UU
Menurut Koordinator Kontras, Haris Azhar, hal ini sejalan dengan banyaknya keterlibatan TNI dalam berbagai situasi atau isu yang menjadi area kerja mereka
Meskipun, angka kekerasan TNI cenderung lebih rendah dengan kekerasan polisi yang cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir, namun menurut Haris, peristiwa-peristiwa kekerasan yang terus terjadi tersebut menandakan bahwa ada agenda reformasi TNI yang belum tuntas dijalankan.
Dikatakan Haris, reformasi TNI, sejauh ini berhenti pada taraf aturan dan diskursus dan belum masuk ke tingkat perubahan cara berpikir dan bertindak
BACA JUGA: Kontras Rekomendasikan Temuan TPF Kebumen ke Komnas HAM
Konsekuensinya ada pembiaran atau pembangkangan hukum yang menjadi acuan reformasi TNIBACA JUGA: Menpan Akui Sulit Usut Sindikat Penipuan CPNS
(kyd/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Kontras Temukan 10 Fakta Kekerasan TNI di Kebumen
Redaktur : Tim Redaksi