jpnn.com - MEDAN-Kota Medan hingga kini belum bisa memiliki gedung pencakar langit. Ini karena Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Bandara Polonia belum berubah. Untuk itu, Real Estate Indonesia (REI) Sumatera Utara mendukung revisi KKOP Bandara Polonia agar ke depannya Kota Medan memiliki gedung-gedung pencakar langit.
"Secara umum kita sangat mendukung perubahan KKOP Bandara Polonia tersebut. Sebab, bagaimana pun Kota Medan ke depan akan terus berkembang, dengan berdirinya gedung-gedung pencakar langit," kata Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumatera Utara, Tomi Wistan kepada Sumut Pos (Grup JPNN), kemarin.
BACA JUGA: BBPOM Tarik 698 Item Obat dan Kosmetik
Dikatakan Tomi, salah satu tujuan pemindahan bandara ke Kualanamu untuk mengembangkan Kota Medan. Bila KKOP tetap dipertahankan, maka pemindahan bandara tersebut akan sia-sia. "Kalau bandara sudah pindah, maka KKOP secara otomatis juga harus berubah atau dihapuskan," jelasnya.
Sayangnya, untuk penghapus atau merevisi KKOP Bandara Polonia masih sulit. Sebab, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 62 tahun 2000 yang menyebutkan adanya dua bandara di Sumatera Utara. "Kalau untuk perubahan, mungkin masih bisa karena Bandara Polonia kini sudah menjadi Lapangan Udara, otomatis KKOP-nya berbada dengan bandara sipil," sebutnya.
BACA JUGA: Komisioner KPU Banyuasin Masih Bertugas, DKPP Kaget
Tomi berharap agar ke depan, bila KKOP tersebut berubah, pembangunan jangan hanya difokuskan di satu kawasan saja, namun harus tersebar. Hal ini dilakukan, agar pembangunan Kota Medan ini bisa merata. "Kita berharap agar kedepan, pembangunan jangan hanya terfokus di satu kawasan saja, tapi tersebar sehingga pembangunan menjadi merata," ungkapnya.
Sementara itu, pengamat tata perkotaan Bakti Alamsyah menilai, memang sudah saatnya KKOP Bandara Polonia tersebut berubah. Sebab, bandara itu sudah berubah menjadi Lanud Suwondo. "Polonia itu kan sudah berubah menjadi Lanud Suwondom jadi KKOP-nya juga harus berubah," katanya.
BACA JUGA: Masuk LHKPN Suami, Istri Wali Kota Protes ke KPK
Dikatakannnya, dengan berubahnya Bandara Polonia menjadi pangkalan militer, maka tidak akan menghalangi pembangunan gedung-gedung pencakar langit. Sama seperti Bandara Halim Perdana Kesuma, meski tetap menjadi bandara, tapi di sekelilingnya bisa berdiri gedung-gedung tinggi.
"Kalau melihat Bandara Halim di Jakarta, maka tidak ada halangan untuk membangun gedung-gedung tinggi di Medan," jelasnya.
Pun begitu, Pemko Medan diingatkan jangan hanya memperhatikan KKOP saja, tapi juga harus melihat efek yang ditimbulkan. Seperti rencana pembangunan Deli Grand City dengan tinggi mencapai 40 lantai. Dia melihat keberadaan gedung itu akan mempengaruhi jaringan telekomunikasi sekitarnya.
"Artinya, Pemko Medan harus membuat satu peraturan untuk mengatur dimana saja bisa mendirikan gedung tinggi, bukan asal sembarangan tempat," pungkasnya.
Daya Listrik Lanud Soewondo Diturunkan
Di lain pihak, TNI AU Soewondo berencana untuk menurunkan daya listrik Landasan udara Soewondao. Hal ini karena TNI AU merasa tidak sanggup untuk membayar listrik Lanud yang merupakan pengganti Bandara Polonia.
Komandan Lanud Soewondo Kolonel (Pnb), SM Handoko menyatakan, sejak Kualanamu beroperasi hingga Agustus, biaya listrik Lanud akan ditanggung oleh AP II. Hal ini disesuaikan dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara pihak AP II dan TNI AU. "Tapi kalau September sudah menjadi tanggung kita sendiri," ujarnya.
Dijelaskannya, dengan luasnya bandar udara saat ini membuat daya listriknya tinggi. Karena itu, TNI AU berencana akan meminta menurunkan daya tersebut ke PT PLN Medan. "Biaya daya saja sangat besar. Makanya, kita berniat untuk menurunkan daya, agar biaya listrik nya tidak terlalu besar," jelasnya.
Terkait dengan dana perawatan bandar udara juga belum disiapkan dalam anggaran TNI AU. Karena itu, untuk tahap awal ini, perawatan Lanud Soewondo akan dilakukan ala kadarnya, belum ekstra seperti yang dilakukan oleh AP II.
Sementara itu, Airport Service Manager Bandara di Kualanamu, Ali Sofyan menyatakan bahwa beban listrik di Polonia sangat besar. Karena pada umumnya setiap ruangan yang ada di Polonia menggunakan tenaga listrik. "Hampir semua operasional kita menggunakan listrik ya. Kalau saya tidak salah, sekitar belasan juta lah kita bayar listrik setiap bulannya," ujarnya.
Dirinya juga membenarkan terkait biaya listrik Lanud saat ini masih ditanggung oleh AP II. Karena ini masih merupakan perjanjian dari pihak AP II dan TNI AU. (dek/ram)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Malioboro Bakal Dijual ke Tiongkok
Redaktur : Tim Redaksi