jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan rekonsiliasi memang diperlukan. Menurut dia, apakah rekonsiliasi itu juga harus dengan power sharing atau tidak, tentu merupakan hak prerogatif presiden.
Anggota Komisi I DPR itu mengatakan sekarang ini partai politik yang bergabung dengan koalisi pemerintah sudah banyak. "Menurut saya, kami juga butuh kekuatan politik penyeimbang yang ada di luar," kata Andreas di gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/6).
BACA JUGA: Ahli dari KPU Berikan Keterangan Tertulis ke MK, Isinya soal BUMN dan Maruf Amin
Karena itu, ujar Andreas, tidak semua partai politik harus masuk ke dalam koalisi pemerintahan. "Nanti siapa yang menjadi partai penyeimbang di luar?" ungkap anggota Komisi I DPR itu.
Andreas mencontohkan, PDI Perjuangan sudah pernah menjadi partai di luar pemerintah selama 10 tahun di era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
BACA JUGA: Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2019 Dilanjutkan Besok Pagi
"Kami merasakan betul manfaat jadi partai penyeimbang di luar pemerintah penting. Itu penting buat political education bagi masyarakat," jelasnya.
Menurut Andreas, dibutuhkan orang di luar pemerintah, karena itu juga baik untuk mereka. Sebab, ujar dia, mereka harus tanggung jawab ke konstituen. "Nanti konstituen bisa merasa ditipu (menganggap) jadi selama ini hanya pura-pura berbeda pendapat? Kan tidak sehat untuk demokrasi," paparnya. (Boy/jpnn)
BACA JUGA: Marsudi Wahyu Kisworo Dianggap Tidak Bisa Menjawab Keluhan soal Situng
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini 2 Ahli yang Akan Dihadirkan Kubu Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres 2019 Besok
Redaktur & Reporter : Boy