BACA JUGA: Hakim Tolak Eksepsi Mantan Bupati Natuna
Sebab dua hal tersebut rawan konflik kepentingan yang mengarah pada korupsi."Kalau kita mau mengubah prilaku aparatur yang bebas KKN mulailah dulu dari rekrutmen CPNS
Dia contohkan budaya titip-menitip calon di penerimaan CPNS sudah mengakar dan sulit dihilangkan
BACA JUGA: Evaluasi Pemekaran Tidak Perlu Dicemaskan
Kondisi serupa terjadi penempatan jabatan"Konflik kepentingan di sini sangat besar
BACA JUGA: MenPAN Klaim Inpres Percepat IPK
Kalau tidak dihadang dengan pakta integritas, KKN sulit dikendalikan," ujar Eko.Ditambahkannya, kegagalan pakta integritas di pusat maupun daerah karena tidak adanya perubahan struktural mulai dari perekrutan pegawai sampai penetapan pensiunSelain itu tidak ada evaluasi tentang pelaksanaan pakta integritas.
Eko menjelaskan, penyebab korupsi birokrasi ada empat yaitu budaya, individu, organisasi dan manajemen, serta politikDengan penerapan pakta integritas, bisa mengubah budaya, individu, organisasi dan manajemen.
"Kalau politik susah diubah dengan pakta integritas, terlalu ruwet masalahnya," cetusnya.(esy/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengadaan Barang dan Jasa Perlu Pakta Integritas
Redaktur : Tim Redaksi