JAKARTA--Meski reformasi birokrasi (RB) belum diterapkan di semua kementerian/lembaga di tingkat pusat, namun tim reformasi birokrasi sudah merancang reformasi birokrasi di daerah dilaksanakan pertengahan tahun ini. Kebijakan ini sesuai instruksi Ketua Dewan Pengarah RB Nasional Wapres Boediono yang meminta agar reformasi birokrasi di daerah berjalan mulai tahun iniWalaupun tingkat percepatan masing-masing daerah berbeda-beda.
Saat ini, menurut Sekretaris Meneg Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tasdik Kinanto, tim Reformasi Birokrasi tengah melakukan kajian tentang pelaksanaan reformasi di daerah. Kajian menyangkut pilihan, apakah reformasinya dilakukan serentak di semua daerah, ataukan dipilih daerah tertentu sebagai pilot project.
"Kalau amanat wapres sih dilakukan serentak
BACA JUGA: Disiapkan Rp300 M untuk 33 Gubernur
Nanti dilihat mana daerah yang reformasinya berjalan cepat, sedang, dan lambat," ujar Tasdik, kemarin.Dengan reformasi birokrasi, lanjutnya, otomatis akan berlaku juga remunerasi
BACA JUGA: Pusat Siapkan Dana untuk Kesultanan Yogya
Tetapi lebih pada tujuh sasaran perubahan dalam birokrasi, salah satunya terciptanya akuntabilitas kinerja yang transparan dan bebas KKN."Memang reward dari keberhasilan reformasi birokrasi adalah remunerasi
BACA JUGA: Berita Miring Pemerintahan SBY Berlanjut di SMH
Mengenai evaluasi hasil RB kementerian/lembaga yang telah menerima remunerasi, Tasdik mengatakan akan dilakukan tahun iniApakah ada punishment untuk kementerian/lembaga yang dinilai gagal, akan ditentukan oleh tim RB nanti(esy/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Berita The Age Dinilai Memprovokasi Publik
Redaktur : Tim Redaksi