jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jazuli Juwaini mengatakan sebaiknya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) fokus menjaga keamanan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya.
Karena itu, dia tidak setuju dengan rencana Mendagri Tjahjo Kumolo mengusulkan dua nama jenderal Polri menjadi penjabat (pj) gubernur Sumut dan Jawa Barat.
BACA JUGA: DPR Sarankan Mendagri Tunjuk Purnawirawan jadi Pj Gubernur
“Kami menginginkan karena polisi ini adalah penjaga keamanan maka fokuskanlah tugas dan fungsinya menjaga keamanan baik di Pilkada maupun di luar Pilkada,” kata Jazuli di gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/2).
Jazuli tidak sepakat alasan penempatan Polri sebagai pj gubernur untuk menjaga keamanan. Sebab, kata Jazuli, di wilayah tersebut sudah ada kepala kepolisian daerah (kapolda) dan kepala kepolisian resor (kapolres) yang bertanggung jawab menjaga keamanan.
BACA JUGA: Polri Masih Kaji Usul soal 2 Pati sebagai Pj Gubernur
Sedangkan pj gubernur itu sudah jelas tugasnya mengurusi pemerintahan. “Jangan nanti pelaksana tugas itu ikut-ikutan ke dalam tarikan-tarikan Pilkada dan politik, begitu loh,” katanya.
Menurut dia, jika jumlah pejabat eselon 1 di kementerian dalam negeri (kemendagri) terbatas, bisa saja Pj gubernur diambilkan dari kementerian sipil lainnya.
BACA JUGA: Johan Budi Yakin Presiden Jokowi tak Akan Cueki Suara Publik
“PKS bukan antipolisi. Tapi, polisi ini punya pekerjaan dan tupoksinya sendiri yang memang betul-betul dibutuhkan sesuai pada tempatnya. Untuk plt, Fraksi PKS menyarankan sebaiknya dari PNS dan sipil,” ungkapnya.
Dia mengatakan, apakah penunjukan pj gubernur dari Polri itu melanggar undang-undang atau tidak, itu masih menjadi perdebatan.
Namun, ujar dia, daripada menciptakan polemik yang justru bisa menimbulkan kekisruhan sebaiknya usulan menempatkan pati Polri ditarik saja.
“Jangan ciptakan konflik menurut saya. Ambil saja yang tidak menimbulkan konflik,” katanya.
Dia mengatakan, sebenarnya sudah terbukti ketika isu ini keluar semua orang angkat bicara dan banyak yang gelisah. Kegelisahan juga melanda kandidat kepala daerah yang khawatir terjadi ketidaknetralan.
“Daripada kekhawatiran itu membikin orang pusing, apalagi kalau kekhawatiran jadi nyata, kan repot. Mendingan, setop saja,” pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 17 Pilgub tapi Kemendagri Hanya Punya 14 Pejabat Eselon I
Redaktur & Reporter : Boy