BACA JUGA: Yenny Temani Khofifah, Gus Ipul Galang Perkasa
Keputusan strategis itu dianggap tidak melalui prosedur yang seharusnya."Sampai sekarang belum ada keputusan apa pun dari DPP soal koalisi," ujar Ketua DPP PKB (hasil muktamar Semarang) Muamir Mu’in Syam di Kantor DPP PKB, Jl Kalibata Timur, Jakarta kemarin (15/1)
Menurut dia, keputusan menyangkut koalisi dan sejenisnya harus diputuskan melalui forum resmi partai
BACA JUGA: Jaksa Agung Antisipasi Tindak Pidana Pemilu
"Setidaknya diputuskan melalui musyawarah pimpinan yang juga diikuti DPW dan DPC, ini muspimnya aja belum kok sudah ada koalisi, ini kan kurang tepat,’’ lanjut Muamir.Dia mengungkapkan, muspim rencananya diselenggarakan pada 7–8 Februari nanti di Solo
BACA JUGA: Inginkan Wakil Perempuan Naik Dua Kali Lipat
’’Seperti halnya Muhaimin Iskandar, Mbak Yenny kalau nggak benar juga akan kami ingatkan,’’ imbuhnya.Di Surabaya, Rabu lalu (14/1) perjanjian koalisi telah ditandatangan pengurus DPC PDIP Kodya Surabaya dan pengurus DPC PKB Gus Dur Kodya SurabayaPenandatanganan rencana koalisi itu menjadi berarti karena dihadiri Sekjen DPP PDIP Pramono Anung dan Wasekjen DPP PKB (Mukatamar Semarang) Zannuba Arifah Chafsoh.
Apakah akan ada tindakan terhadap langkah politik Yenny? ’’Ditegur atau dipuji akan dibahas di rapat gabungan, semua harus konstitusional,’’ jawabnya.
Secara terpisah, saat dihubungi Yenny mengatakan, langkah politik yang dilakukannya sudah mendapat restu Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB Abdurrahman Wahid (Gus Dur)’’Tidak mungkin saya melangkah tanpa restu dan dukungan dari Bapak,’’ ujar putrid kandung Gus Dur itu
Tapi, lanjut dia, kalau ada yang tetap mengatakan bahwa itu sikap politik pribadi dirinya akan menerimaSebab, setiap orang memang bebas memberikan tafsir politik atas setiap langkahnya’’Silakan saja, tapi kita tunggu sajalah bagaimana nanti,’’ kata Yenny(dyn/mk)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bawa Misi Ajukan Israel Ke Mahkamah Internasional
Redaktur : Tim Redaksi