Renovasi Rumah Jabatan DPR Dipersoalkan Lagi

JAKARTA - Proyek renovasi Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR kembali dipersoalkanProyek yang menelan dana hingga lebih dari Rp300 miliar dan dilakukan sejak tahun 2007 itu semakin mengundang kecurigaan lantaran hingga kini belum juga selesai.

Koordinator Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, menilai tertundanya penyelesaian peoyek renovasi rumah jabatan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan itu jelas berimplikasi pada keuangan negara

BACA JUGA: Produk Alutsista Dalam Negeri Harus Dimaksimalkan

"Karena negara juga yang harus menanggung buaya untuk sewa rumah bagi anggota DPRSetiap anggota mendapat anggaran Rp 15 juta setiap bulan untuk sewa rumah

BACA JUGA: Jalur Kereta Trans Sumatera Tersendat Dana

Total seluruhnya mencapai delapan miliar rupiah," ujar Roy di Jakarta, Senin (25/1).

Roy menegaskan, seharusnya proyek itu sudah selesai dan bisa langsung ditempati oleh anggota DPR periode 2009-2014 yang dilantik pada 1 Oktober 2009 silamNamun Roy justru mengaku mendapat temuan yang layak dicurigai

BACA JUGA: AHTRMI: Asosiasi Menanam, Bukan Menebang

Diungkapkannya bahwa bongkaran bekas rumah jabatan lama dihargai Rp 3,5 juta untuk setiap unit rumahSementara jumlah rumah yang direnovasi 495 unit"Saya mendengar bahwa hasil penjualan dari bongkaran itu tidak jelas kemanaPihak-pihak yang terlibat tidak mau mengakui, padahal dari informasinya setiap bongkaran rumah itu dihargai Rp3,5 juta per rumahJadi kalikan saja dengan jumlah rumah yang direnovasi itu,” cetusnya.

Suara miring tentang renovasi rumah jabatan anggota DPR itu juga terlontar dari Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian SalangMenurutnya, pihak yang harus bersifat terbuka dalam proyek itu adalah Sekretariat Jendral DPR RISebastian menilai pergantian pimpinan DPR tidak berpengaruh pada pola kerja kesekjenan
 
Karenanya Sebastian mensinyalir bahwa pimpinan DPR cenderung membiarkan hal tersebut“Jangan-jangan memang betul ada permainan antara pimpinan DPR dengan pihak sekjen sehingga semua hal yang sudah diberitakan itu tidak ada tindak lanjutnyaKetua DPR harus berani mengambil tindakan untuk mengganti staf di sekjen seluruhnya jika memang mau tegas memberantas korupsi di lingkungan sekjen,” ucapnya.

Soal dugaan korupsi pada proyek renovasi itu Sebastian memang tak menafikkannyaNamun menurutnya, hal itu perlu diselidiki lebih lanjut

Hanya saja Sebastian juga mengatakan bahwa proses adanya pola permainan yang terorganisir dengan rapi antara oknum di Sekretariat Jendral DPR dengan dan rekanan"Sudah marak diberitakan, tetapi tidak ada tindak lanjutIni hanya bisa terjadi jika semuanya diorganisir dengan rapi,” ulasnya.

Sedangkan anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Ledia Hanifa yang dihubungi terpisah mengatakan, pihaknya memang akan menanyakan proyek renovasi RJA DPR itu dalam rapat BURTSalah satu yang akan ditanyakan Hanifa adalah soal kabar tentang harga bekas bongkaran rumah yang dihargai Rp 3,5 juta per unit."Kalau betul itu terjadi maka harus ada sanksi terhadap pihak-pihak yang telah menjual asset negara itu," tandasnya.

Ledia mengakui, masalah yang muncul dalam proyel-proyek di DPR tak terlepas dari belum adanya rencana steategis (resntra) yang didusun DPRHal ini jelas berbeda dengan lembaga kementrian
 
“Persoalannya adalah karena DPR tidak punya renstra  dan BURT kini sedang menyusunnya dimana dalam draft tersebut nantinya terbagi menjadi fungsi legislasi, anggaran dan pengawasanJadi dana yang akan digunakan sekjen itu nantinya hanya untuk anggaran pendukung," tukasnya.(aj/ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiga Rekanan PLN Jatim Diancam Penjara Seumur Hidup