JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melirik kepolisian sebagai objek sasaranIni dilakukan menyusul hasil temuan berbagai eleman masyarakat bahwa korps baju cokelat tersebut paling sering menerima suap.
Terbaru, survei Transparency International Indonesia (TII) menyebutkan kepolisian menempati peringkat pertama dari 15 institusi pelayanan publik
BACA JUGA: Penahanan Anggota DPRD Bukan Urusan Partai
Jika dirata-ratakan, untuk mengurus perkara pidana di tingkat penyidikan sampai pelanggaran kecil semisal SIM atau tilang, masyarakat harus mengeluarkan uang Rp 2,273 juta."Walaupun (kasus) kecil-kecil, kita akan coba masuk ke situ (kepolisian)," kata
Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Rianto, disinggung soal temuan TII, Rabu (21/1)
BACA JUGA: Lho, Ada Kegaduhan di Sidang MK
Sama halnya dengan TII, KPK dalam waktu dekat akan merilis hasil survei integritas pelayan publikHasil survei TII dikemukakan Manajer Riset dan Kebijakan TII Frenky Simanjuntak di Balai Kartini
BACA JUGA: MK Menangkan Ngongesa
Menurut survei itu, hampir setengah (48 persen) interaksi yang dilakukan 1.218 responden dengan kepolisian, mengaku pernah memberikan suapMenyusul kemudian Bea Cukai, Kantor Imigrasi, DLLAJR, pemerintah daerahYang cukup mengejutkan, dari hasil survei pada September sampai Desember 2008 itu, MUI masuk peringkat limabelas institusi penerima suap"MUI terima suap untuk pengurusan sertifikasi halal produk makanan dan kosmetik," kata FrenkyMenurut responden yang mayoritas para pelaku usaha, rata-rata jumlah uang yang harus dikeluarkan mencapai Rp 4,438 juta per izin.Temuan lain, untuk mengurus kasus di pengadilan, responden mengaku harus mengeluarkan uang sangat besar mencapai Rp 102,412 juta"Itu untuk biaya pemenangan kasus atau biaya mafia peradilan," tambah FrenkyTak heran, secara umum responden meminta aparat hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk terus memperbaiki diri(pra)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Billy Takut Dihukum Maksimum
Redaktur : Tim Redaksi