Reshuffle Tergantung Mandat Partai

JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, di-reshuffle atau tidaknya menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, sangat tergantung dari hubungan menteri tersebut dengan partainyaSemakin buruk hubungan si menteri dengan partainya, maka peluang terkena reshuffle semakin tinggi

BACA JUGA: JK Diminta Damaikan Palestina-Israel

Pasalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) punya kepentingan untuk menjaga dukungan politik.

"Kalau ada menteri dari partai dan partai itu mencabut mandatnya, maka dia (menteri, red) akan gampang terkena reshuffle," ujar Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi bertema Setahun Pemerintahan SBY-Boediono di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (16/10).

Dia menyebut, setidaknya ada dua menteri yang belakangan disinyalir mulai kekurangan basis dukungan dari partainya, yakni Menteri Hukum-HAM Patrialias Akbar dari PAN dan Menkoinfo Tifatul Sembiring dari PKS

Burhan mengatakan, jika reshuffle dilakukan, tidak tertutup kemungkinan ada 'pemain baru' yang masuk ke kabinet

BACA JUGA: Suharso Monoarfa Antar Anak, Dikira Opa

Indikasi ini, lanjutnya, terlihat dari pernyataan salah seorang Ketua DPP PDIP Puan Maharani, yang menyebutkan adanya pertemuan tertutup Ketua Deperpu PDIP Taufiq Kiemas dengan SBY beberapa waktu lalu.

Burhan mengatakan, berdasarkan pengalaman reshuffle yang dilakukan SBY pada KIB I, saat masih duet dengan Jusuf Kalla, pergantian kabinet dilakukan dengan pertimbangan sangat politikSaat itu, reshuffle dilakukan pada Desember 2005, sesaat setelah JK terpilih sebagai Ketum Partai Golkar

BACA JUGA: ICW Sebut Kemenag Bisniskan Haji

Dengan posisi Jk sebagai ketum Golkar, lanjutnya, partai warisan Orde Baru itu daya tawarnya meningkat di hadapan SBY

Pada reshuffle Desember 2005 itu, kata Burhan, masuklah nama Paskah Suzeta dari Golkar, duduk sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas, menggantikan Sri Mulyani yang digeser sebagai menteri keuanganSaat itu masuk juga Erman Suparno dari PKB menjadi menakertrans"Meski SBY selalu beretorika bahwa pergantian dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja, tapi sebenarnya di belakang layar ada alasan-alasan politis," ucapnya(sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ada Kesalahan, Harta Timur Hanya Naik Rp 162 Juta