jpnn.com, JAKARTA - Bekas Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono angkat bicara ihwal langkah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjamin penangguhan penahanan eks Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko. Hendro meyakini bahwa itu bukanlah keputusan Panglima Hadi secara pribadi.
“Menurut saya itu tidak mungkin hanya Panglima TNI saja. Menurut saya, itu sudah konsensus,” kata Hendropriyono usai Silaturahmi Purnawirawan TNI di Jakarta, Jumat (21/6).
BACA JUGA: Fadli Zon: Telepon Saja Selesai Itu
Dia menjelaskan, sudah menjadi kebiasaan di internal TNI sebelum memutuskan sesuatu pasti ada sidang, rapat, atau tukar menukar pendapat atau informasi meskipun di tentara tidak ada demokrasi.
BACA JUGA: Semua Korban Tewas di Pabrik Korek Api Perempuan, Termasuk Anak-anak, Ini Data Lengkapnya
BACA JUGA: Sebelum Bebas, Soenarko Temui Kivlan Zen: Hati-hati Jika Ada Tamu Berkunjung
“Tentara itu adalah bottom up, dalam suatu keputusan kebijaksanaan harus didasarkan pada pendapat dari dasar naik ke atas, tetapi tidak ada demokrasi karena tentara tidak kenal demokrasi,” ungkap mantan ketua umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu.
Dia menegaskan bahwa langkah Hadi itu bisa menjadi keputusan terbaik. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil TNI itu yang pertama pasti untuk kebaikan seluruh rakyat, baru kemudian perorangan.
BACA JUGA: Gelar Halalbihalal Purnawirawan, Hendropriyono Singgung Revisi Sumpah Prajurit
“Tidak mungkin ada keputusan menguntugkan perorangan merugikan masyarakat. Kita negara Pancasila sifatnya kolektif, bukan individualis. Kalau individualis itu ideologinya orang lain,” ungkap dia.
Hendropriyono pun menegaskan bahwa keputusan Hadi menjamin penangguhan penahanan bukanlah bentuk intervensi TNI terhadap Polri yang tengah mengusut kasus Soenarko.
BACA JUGA: Jelang Liga 2 2019, Pelatih Persiba Balikpapan Justru Ditinggal Pergi Sang Asisten
“Tidak, itu kan tidak ada hubungan. Panglima sama purnawirawan tidak ada hubungan, karena ada hak yudisial secara hukum jadi sah-sah saja. Yang penting sudah terjadi kesepahaman, tak mungkin begitu saja diputuskan, tidak masuk akal, belum pernah adalah di tentara,” katanya.
Yang pasti, Hendropriyono meyakini sebelum diputuskan sudah ada pertimbangan maupun prediksi apa yang akan terjadi.
“Sepanjang keamanan rakyat terjamin, saya kira keputusan apa pun kami harapkan terbaik. Yang paling penting keamanan rakyat,” ujarnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Luhut Panjaitan Turut Minta Penangguhan untuk Soenarko
Redaktur : Tim Redaksi