jpnn.com - JAKARTA -- Mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqaddas mengatakan, kewenangan lembaga antirasuah menangani kasus dengan nilai Rp 25 miliar di luar nalar hukum.
Kewenangan yang tengah direncanakan dalam draft Revisi UU KPK, itu dianggap tidak realistis. Sebab, kata Busyro, saat ini korupsi semakin massif mulai dari puluhan juta rupiah hingga triliunan rupiah.
BACA JUGA: Jenderal Gatot Harus Buktikan Tiga Hal Ini
Karenanya, kata Busyro, kewenangan KPK menangani korupsi minimal Rp 1 miliar seperti dalam UU KPK saat ini adalah yang paling realistis.
"Itu merupakan angka yang realistik dengan realitas," kata Busyro kepada wartawan, Selasa (2/2).
BACA JUGA: Pahitnya, Kalau Proyek Kereta Cepat Ini Gagal, BUMN Kita Jadi BUMN of China
Lebih lanjut Busyro juga mempersoalkan bahwa KPK yang akan diberikan kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan, sangat jauh dari semangat memberantas korupsi.
Ia menegaskan, hal ini membuka pintu bisnis kasus jika suatu saat komisioner KPK lemah integritasnya karena faktor politis dan bisnis yang berkepentingan besar.(Boy/jpnn)
BACA JUGA: Mbak Puan Minta Pemda Cekatan Jemput Bekas Gafatar di Penampungan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Diduga Selewengkan Dana Bansos, Puluhan Anggota DPRD Kalsel Diadukan ke KPK
Redaktur : Tim Redaksi