Rezim Syria Adopsi Sistem Multipartai

DAMASKUS - Presiden Syria Bashar al-Assad belum menyerah terhadap unjuk rasa warganyaMeskipun sorotan dunia internasional terhadap negerinya semakin tajam, dia ngotot bertahan sebagai kepala negara

BACA JUGA: Indonesia Mengutuk Keras Tragedi Oslo

Untuk mengambil hati rakyat dan masyarakat global, rezim Assad akhirnya sepakat untuk merombak aturan kepartaian di negerinya.

Kemarin (25/7) pemerintah Syria menyepakati draf amandemen yang akan mengubah sistem kepartaian di negeri tersebutMenurut Kantor Berita SANA, rancangan perubahan itu disepakati pada Minggu malam (24/7) waktu setempat

BACA JUGA: Kena Petir, Kereta Tiongkok Bertabrakan

Melalui amandemen itu, Syria diperkenalkan pada sistem multipartaiSistem baru itu diharapkan bisa mengakhiri dominasi Partai Baath dalam pemerintahan.

"Pemerintah menyepakati perubahan undang-undang soal partai sebagai upaya reformasi," kata seorang pejabat pemerintah Syria seperti dikutip SANA

BACA JUGA: Pembunuh Massal Norwegia Tertangkap

Pejabat yang merahasiakan identitasnya tersebut mengatakan, keputusan itu diambil dengan suara bulatPemerintah juga sepakat untuk memberikan nuansa baru dalam jagat politik Syria agar lebih kaya dan dinamis.

Sejak 1963, politik Syria didominasi Partai Baath yang saat ini dipimpin AssadSelama itu, partai pemerintah itu dianggap sebagai satu-satunya organisasi yang berhak mengatur negara dan masyarakatBelakangan, saat revolusi sipil bergelora sejak dari Tunisia, masyarakat Syria pun tergerak untuk mengubah kondisi tersebutLewat unjuk rasa oposisi, rakyat pun menuntut perubahan.

Salah satu tuntutan oposisi adalah perubahan sistem kepartaian Syria yang tak mengenal organisasi politik lain kecuali Partai BaathDalam waktu dekat, pemerintah akan kembali membahas sistem kepartaian baru itu dengan lebih rinciTermasuk, mengatur prinsip, tujuan, dan aktivitas partai"Pemerintah juga akan mengatur pendanaan serta hak dan kewajiban partai," lanjut pejabat tersebut.

Nantinya, izin pendirian partai baru berada di tangan pemerintahDengan begitu, pemerintah berhak menyeleksi partai-partai di negaranya"Yang pasti, pemerintah tidak akan memberikan izin kepada partai yang dibentuk atas dasar agama, kesukuan, kepentingan golongan, atau yang mengandung unsur SARA," terang pejabat ituMenurut dia, pemerintah juga tidak akan mengizinkan partai non-Syria(AFP/hep/dwi)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 800 Ribu Bocah Somalia Sekarat