Ribuan Guru Ancam Mogok Mengajar

KASIPUTE -- Ribuan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bombana, Sulawesi Tenggara, mengancam mogok mengajarAncaman resmi berdasar hasil rapat guru bersama pengurus PGRI setempat itu dikeluarkan lantaran hingga kemarin tunjangan peningkatan profesionalisme guru sebesar Rp 1,7 miliar belum juga dibayarkan oleh Pemkab Bombana.

Para 'pahlawan tanpa tanda jasa itu' memberikan deadline hingga 29 Desember mendatang

BACA JUGA: Kelulusan Tetap Ditentukan Pusat

Jika Pemkab tetap membandel, secara massal mereka tidak akan sudi mengajarJika ancaman ini tidak segera dipenuhi, maka nasib ribuan siswa akan menjadi korban lantaran tidak lama lagi para siswa akan menghadapi ujian akhir tahun ajaran

BACA JUGA: Syarat Lulus Sekolah Internasionl Harus Lebih Berat

Aksi ini mendapat dukungan penuh para guru dari wilayah Poleang, Rumbia/Rarowatu hingga Kabaena

Wakil Ketua sekaligus mandataris ketua PGRI Bombana, Arislan, menjelaskan, jumlah guru se-Kabupaten Bombana mencapai 1.205 orang

BACA JUGA: Rp100 M per Tahun untuk Mahasiswa Miskin

"Jika lewat dari tanggal itu, maka sehari setelah itu atau 30 Desember nanti, seluruh guru se-kabupaten Bombana mulai mogok kerja," ancam Arislan.

Dijelaskan, hasil kesepakatan para guru ini secara resmi sudah disampaikan pengurus PGRI PGRI Bombana melalui surat kepada seluruh sekolah swasta maupun negeri yang ada di Kabupaten BombanaMenurut alumni sarjana pendidikan Universitas Haluoleo ini, dalam aksi mogok kerja itu pihak guru hanya melaksanakan fungsinya sebagai pegawai negeri sipilArtinya, mereka hanya datang berkantor sedangkan tugas mereka sebagai pengajar tidak dilakukan.

Sikap resmi melalui PGRI ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan guruSaat Kendari Pos menjumpai beberapa orang guru yang hadir di gedung parlemen Bombana siang kemarin, hampir semua guru menyatakan kesiapannya untuk ikut"Sudah disepakati bersama, jadi harus dilaksanakan sebagai wujud solidaritas sesama guru yang hak-haknya telah dikebiri," kata salah seorang guru.

Tak pelak, para wakil rakyat setempat pun gerahSahrun Gaus, salah satu anggota DPRD Bombana, saat menerima perwakilan guru  Rabu (23/12) lalu, menyatakan, dirinya tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika aksi mogok mengajar itu terlaksanaSebab yang korban bukan hanya anak didik tetapi masyarakat secara umumMenurutnya, jika dibandingkan dengan tuntutan pembayaran mereka sebesar Rp 1,7 milyar, tidak akan sebanding dengan dampak kerugian bila para guru benar-benar merealisasikan ancamannya

Sahrun mendesak Pemkab segera membayarkan uang tunjangan profesional sebesar Rp1,7 miliar ituTidak ada alasan Pemkab menunda pembayaran hak para guru itu, apalagi memang dianggarkan di APBDBahkan, dewan siap berada dalam barisan para guru jika hingga 29 Desember tunjangan dimaksud belum juga dibayarkan"Karena ia merasa prihatin dengan nasib para guru yang tugasnya mencerdaskan anak bangsa termasuk anak-anak pejabat di Bombana, hak mereka telah dikebiri," imbuh La Ode Usman Sandiri, S.Sos, Ketua Fraksi Demokrat Indonesia Raya DPRD Bombana.

La Ode mempertanyakan, kemana uang yang sudah dianggarkan ituMenurut perhitungannya, sebenarnya beban Pemkab ringan jika mau membayarkan hak gur itu setiap bulannya, yang hanya sekitar Rp117.562 per bulan per guruLantaran ditunda-tunda hingga tak terbayar selama 12 bulan, jumlahnya menumpuk menjadi Rp1,7 miliar(nur/awl/sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... UN Jeblok, Tak Harus Semua Diulang